Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana
Solsel  

PU Berjanji Perbaiki Jalan Samping Kantor Bupati Solsel Rusak Parah

oplus_0

Solsel,fajarharapan.id— Kondisi infrastruktur jalan lingkar di dampingi Kantor Bupati Solok Selatan mengalami rusak Parah sejak tahun lalu hingga sekarang. Namun tak kunjung ada perbaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum Tata Ruang dan Pertanahan (PUTRP) Solok Selatan.

Kerusakan itu terlihat dari gerbang masuk Kantor Bupati hingga ke jalan poros jalur dua yang kondisinya juga ada beberapa titik yang alami rusak ringan.

“Semoga saja ada perbaikannya, sehingga akses ini nyaman di lewati. Kan, ini disamping dan di depan kantor Bupati letaknya. Sayang kalau ada tamu daerah yang datang, pasti mereka berfikiran lain karena tak kunjung di perbaiki,” ungkap Sutarman salah seorang pengendara sepeda motor ingin menuju Bangun Rejo, Selasa (4/6/2024).

Dia menyebut, semestinya jalur yang rusak ini mendapatkan perhatian serius dinas PUTRP, karena keberadaannya di depan Kantor Bupati. 

Kalau belum di aspal ulang, setidaknya lubang yang besar-besar di badan jalan harus ditimbun dulu dengan material. 

“Ya, kalau ada yang jatuh karena kondisi jalan ini. Pastilah Pemda disalahkan. Apalagi saat ini tahun politik, akan banyak argumen yang terjadi. Terutama di media sosial. Tentu kita harap dinas terkait membetulkannya sehingga nyaman dilewati,’ bebernya.

Yang lewat setiap harinya bukan hanya masyarakat saja. Tapi pejabat daerah, Aparatur Sipil Nagara (ASN), Bupati dan Wakil Bupati Solok Selatan.

Selain itu, pasti ada pejabat penting dari luar daerah datang berkunjung ke Pemkab Solsel. Kondisi infrastruktur seperti ini, tentu saja mereka tak nyaman berkunjung.

“Kalau kita masyarakat, kalau masih bisa dilewati kita lalui. Nah, di zaman politik ini kan Pilkada akan di mulai tahun ini. Seharusnya jangan sampai jalan ini di goreng-goreng, baru dinas terkait bergerak.

Menyikapi hal ini, Kepala Dinas PUTRP Solok Selatan Indra Zuardi menjelaskan, memang kondisi fisik jalan di depan dan disamping kantor Bupati mengalami rusak parah. 

Bukan hanya masyarakat yang bertanya ke Dinas PU, akan tetapi Bupati dan Wakil Bupati juga menanyakan ke kami sebagai Dinas PU. Kok masih dibiarkan dengan kondisi saat ini sudah rusak parah. 

“Jalan ini akan di aspal ulang pada September nanti. Kalau sekarang penyedia aspal kalau kapasitasnya sedikit mereka tidak mau, mau tak mau kita menunggu seiring perbaikan jalan rusak di poros dua yang masih tanggungjawab rekanan. Sekaligus jalan ini kita perbaiki,” tuturnya. (SDW)