Jakarta – Perum Bulog, yang saat ini merupakan bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di sektor pangan, sedang dipersiapkan untuk menjadi sebuah badan otonom yang langsung berada di bawah Presiden.
Presiden Prabowo Subianto telah membentuk tim untuk mempercepat proses transformasi Perum Bulog dari BUMN menjadi badan otonom.
“Presiden telah memberikan instruksi kepada tim untuk melakukan transformasi kelembagaan, dan dalam tim tersebut terdapat beberapa menteri,” ujar Direktur Utama Perum Bulog Wahyu Suparyono di Yogyakarta pada Rabu (4/12).
Tim tersebut terdiri dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin.
“Di dalam tim tersebut terdapat Menteri Koordinator Bidang Pangan, Menteri PPN, dan Menteri Pertahanan serta tim terkait lainnya. Saat ini susunan tim masih menunggu keputusan Presiden,” tambahnya.
Selain bertransformasi menjadi badan, Perum Bulog juga akan diberi tugas tambahan, termasuk menangani komoditas lain seperti jagung, gula, dan ikut serta dalam distribusi minyak goreng kemasan Minyakita. Hal ini dilakukan untuk mengontrol peredaran minyak yang dikeluarkan oleh Kementerian Perdagangan, yang selama ini sulit diawasi karena distribusinya dikelola oleh pihak swasta, sehingga banyak produk yang dijual dengan harga di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan sebesar Rp15.700 per liter.
Namun, apakah Perum Bulog mampu menangani tugas tambahan ini jika menjadi badan otonom?
Eliza Mardian, pengamat pertanian dari Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, menilai sangat tepat jika Bulog ikut menyalurkan Minyakita. Ia juga mendukung langkah pemerintah untuk mengendalikan harga minyak tersebut.
“Berkaca dari distribusi Minyakita yang sebagian besar dikelola oleh pihak swasta, harganya sulit terkendali meskipun ada HET. Masyarakat mengeluhkan harga yang jauh di atas HET,” ujarnya kepada CNNIndonesia.com.
Keikutsertaan Bulog dalam distribusi Minyakita dianggap bisa mengurangi kecurangan yang sering terjadi di pasar, seperti kebijakan pembelian Minyakita yang harus dibundel dengan produk lain.
“Lebih baik jika Bulog juga menyalurkan Minyakita, karena distribusinya akan lebih mudah diawasi,” tambahnya.
Eliza mengusulkan bahwa jika Bulog dijadikan badan otonom, tugasnya perlu diperluas untuk mengelola semua pangan strategis yang masuk dalam kategori volatile food. Saat ini, fokus Bulog masih terbatas pada beras, padahal komoditas lain juga sangat krusial.
Selain itu, Eliza juga berharap pemerintah bisa mereformulasi sistem pembiayaan Bulog dalam menyerap hasil panen petani, terutama gabah, agar lebih banyak komoditas yang dapat diserap dan harga stabil.
Khudori, pengamat pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), juga mendukung penugasan Bulog untuk menyalurkan Minyakita. Ia menilai Bulog sudah memiliki kapasitas untuk melaksanakan tugas tersebut, mengingat selama ini Bulog telah menyalurkan Minyakita dalam jumlah terbatas.
“Pemerintah perlu mengawasi distribusi Minyakita yang selama ini sering melampaui HET karena masalah distribusi yang melibatkan banyak pihak. Bulog memiliki jaringan yang luas, baik gudang maupun ritel, yang akan mempermudah distribusi,” jelasnya.
Terkait transformasi Perum Bulog menjadi badan otonom, Khudori mengatakan proses tersebut memerlukan waktu setidaknya satu tahun, karena perubahan kelembagaan membutuhkan persiapan yang matang.
“Saya rasa perubahan ini akan membutuhkan waktu setidaknya satu tahun untuk mempersiapkan segala sesuatunya, terutama dalam hal regulasi dan penyesuaian tugas dan fungsi Bulog,” ujarnya.
Khudori meyakini bahwa penyaluran Minyakita oleh Bulog akan dilakukan sebelum Perum Bulog berubah menjadi badan otonom.(des*)
