Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan larangan bagi pejabat negara maupun tokoh publik untuk mendatangi lokasi bencana tanpa tujuan yang jelas. Ia menilai, kunjungan yang tidak berorientasi pada penanganan justru berpotensi memunculkan praktik yang ia sebut sebagai “wisata bencana”.
Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo saat memimpin Sidang Kabinet Paripurna di Istana Negara, Senin (15/12/2025). Ia mengingatkan agar kehadiran pejabat di daerah terdampak tidak sekadar menjadi ajang pencitraan atau dokumentasi semata.
Menurut Prabowo, kunjungan ke wilayah bencana hanya dibenarkan apabila dilakukan oleh pihak yang memiliki tugas langsung dan kewenangan dalam proses penanganan. Ia menekankan pentingnya empati dan tindakan nyata, bukan menjadikan penderitaan masyarakat sebagai tontonan.
Presiden juga menyoroti kecenderungan sejumlah pihak yang datang ke lokasi bencana tanpa kontribusi nyata. Ia menilai hal tersebut tidak mencerminkan kepemimpinan yang berorientasi pada solusi dan justru dapat melukai perasaan warga yang sedang menghadapi musibah.
“Rakyat yang terdampak bencana tidak boleh diperlakukan sebagai objek. Kehadiran negara harus diwujudkan melalui kerja nyata, penyelesaian masalah, dan tindakan langsung di lapangan,” tegasnya.
Sidang kabinet tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Sosial Saifulla Yusuf, serta Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur Agus Harimurti Yudhoyono.
Selain para menteri, beberapa wakil menteri juga tampak hadir, termasuk Wakil Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan, serta Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa.(BY)
