Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menyampaikan kritik terhadap kinerja Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang dinilai belum optimal, khususnya dalam hal efisiensi proyek dan pengelolaan anggaran.
Kritik terhadap Ketergantungan pada PMN
Dalam pidatonya di ajang International Conference on Infrastructure (ICI) 2025, Kamis (12/6/2025), Prabowo menyinggung soal ketergantungan BUMN terhadap Penyertaan Modal Negara (PMN). Ia menyebut, kebiasaan mendapat suntikan dana dari negara menyebabkan beberapa BUMN menjadi kurang kompetitif dan tidak merasa perlu bekerja lebih efisien.
“Kadang ada kesan bahwa kalau proyek molor atau anggaran bengkak, tidak masalah. Nanti tinggal minta tambahan dana lewat PMN. Ini jadi budaya yang tidak sehat,” ujarnya dengan tegas.
Prabowo menilai, jika terus bergantung pada dukungan negara, BUMN akan tertinggal dari sektor swasta yang terbiasa beroperasi dengan efisiensi dan inovasi tinggi. Ia menekankan pentingnya reformasi dalam pengelolaan BUMN agar mampu bersaing secara profesional.
Dorongan Kolaborasi dengan Swasta
Presiden juga menyampaikan arah baru dalam pembangunan infrastruktur nasional. Pemerintah akan lebih mendorong keterlibatan pihak swasta, baik dari dalam maupun luar negeri, untuk mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Menurutnya, banyak perusahaan internasional berhasil membangun proyek besar tanpa suntikan dana negara. Mereka justru mampu mengembangkan kerja sama strategis dan menerapkan teknologi modern untuk efisiensi maksimal.
“Kita butuh mitra yang efisien dan memiliki teknologi canggih. Kalau perusahaan asing saja bisa kreatif tanpa bantuan negara, kenapa kita tidak bisa?” kata Prabowo.
Ia menegaskan bahwa ke depan, regulasi harus semakin mendukung keterlibatan sektor swasta dalam pembangunan. Pemerintah diminta untuk memfasilitasi dan memberi kemudahan kepada investor yang ingin berkontribusi dalam proyek-proyek infrastruktur strategis.
“Infrastruktur tetap penting, tapi sekarang waktunya peran swasta ditingkatkan. Negara harus memberikan kemudahan agar mereka bisa bekerja tanpa hambatan birokrasi,” pungkasnya.(BY)
