Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana
Padang  

Pimpin Apel di Dinas Pendidikan, Gubernur Mahyeldi Minta Insan Disdik Tingkatkan Kinerja demi Pacu IPM Sumbar

Padang – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Mahyeldi Ansharullah, memimpin apel rutin di Kantor Dinas Pendidikan (Disdik) Sumbar, Senin (06/05/2024). Dalam arahannya, Gubernur berharap agar segenap insan Disdik terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan dan peserta didik, yang akan secara langsung meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Sumbar.

“Alhamdulillah, saat ini kualitas pelaksanaan pendidikan di Sumbar terus meningkat. Terbukti dengan semakin banyaknya prestasi tingkat nasional dan internasional yang kita raih. Tentu saja, apresiasi layak kita berikan kepada seluruh insan di lingkup Dinas Pendidikan di Sumatera Barat,” ujar Gubernur.

Prestasi di bidang pendidikan tersebut, sambung Gubernur, juga tercermin dari peningkatan IPM Sumbar dari tahun ke tahun. Tercatat pada tahun 2022 lalu, IPM Sumbar berada pada peringkat 9 nasional dan peringkat 4 di Sumatera. Kemudian pada tahun 2023, peringkat Sumbar meningkat menjadi 7 nasional dan 2 di Sumatera.

“Peringkat IPM Sumbar ketimbang provinsi tetangga yang berbatasan langsung itu lebih baik. Bahkan ketimbang Jateng, Jatim, dan Jabar, Sumbar juga lebih tinggi. Namun demikian, kinerja ini harus terus kita tingkatkan,” ujar Gubernur lagi.

Di samping itu, Gubernur juga berpesan bahwa tugas utama insan pendidikan adalah membentuk generasi terdidik yang berkarakter, intelektual, dan memiliki nilai spiritual yang juga baik. Gubernur juga berharap, agar seluruh ASN dan SDM di Disdik Sumbar, dapat menerapkan core value Ber-AKHLAK dalam pelaksanaan tugas masing-masing.

“Dinas Pendidikan harus dapat menjadi dinas percontohan dalam penerapan core value Ber-AKHLAK ini. Tentu saja melalui pelaksanaan tugas yang baik, terukur, dan menuai prestasi-prestasi yang membanggakan publik dan daerah Sumatera Barat,” ujar Gubernur yang dalam kesempatan itu turut didampingi Kepala Disdik Sumbar Barlius dan Kepala BKD Sumbar Ahmad Zakri. (Adpsb/Asq)