Jakarta – Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara tidak lagi menjadi prioritas utama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Namun, proyek ini tetap dilanjutkan.
Meskipun proyek besar ini terus berjalan, perhatian pemerintah kini lebih tertuju pada program-program yang dianggap lebih mendesak, seperti swasembada pangan. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat ketahanan domestik di tengah ketidakpastian yang melanda dunia.
Berikut adalah beberapa fakta menarik mengenai perkembangan terbaru proyek IKN yang telah dirangkum pada Minggu (3/11/2024):
- Lebih Fokus pada Swasembada Pangan
Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, menjelaskan bahwa saat ini fokus utama pemerintah adalah program swasembada pangan. Inisiatif ini dianggap penting untuk menghadapi tantangan global dan memperkuat ketahanan pangan di dalam negeri.
“Prioritasnya sekarang adalah swasembada pangan. IKN tetap berjalan, tetapi sudah diputuskan untuk memprioritaskan swasembada pangan. Apa yang telah ditetapkan, ya sudah,” ungkap Dody.
Ia menambahkan bahwa meskipun pembangunan IKN tetap berlanjut, kecepatan proyek akan dikurangi agar anggaran dan sumber daya dapat lebih difokuskan pada program swasembada pangan. Dalam rapat dengan Komisi V DPR RI, Dody menyatakan bahwa Presiden Prabowo merasa penting untuk mengutamakan ketahanan pangan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi konflik global yang dapat mengganggu rantai pasok pangan internasional.
- Fokus pada Pembangunan Fasilitas Legislatif dan Yudikatif
Dengan pengurangan anggaran dari Rp41,95 triliun menjadi Rp9,11 triliun, kini pembangunan difokuskan pada fasilitas-fasilitas tertentu. Alokasi dana yang lebih kecil mengharuskan pemerintah untuk lebih selektif dalam melakukan pembangunan. Oleh karena itu, pembangunan difokuskan pada gedung-gedung untuk lembaga legislatif dan yudikatif.
Strategi ini mencerminkan upaya pemerintah untuk menekankan pembangunan kantor pemerintahan utama, sambil menunda proyek lain di kawasan IKN hingga kondisi keuangan dan anggaran lebih memadai.
“Yang diprioritaskan di IKN adalah legislatif dan yudikatif, tetapi mungkin kecepatannya akan berkurang. Kita memiliki dana yang terbatas, jadi semua disesuaikan dengan anggaran yang ada,” tambah Dody.
- Target Selesai dalam 4 Tahun
Walaupun bukan lagi prioritas utama, pemerintah memiliki target ambisius untuk menyelesaikan pembangunan IKN dalam waktu 4 tahun. Presiden Prabowo berharap bahwa pada Agustus 2028, sidang paripurna DPR/MPR dapat dilaksanakan di IKN.
Ia juga menginginkan agar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2029 dapat berlangsung di IKN. Target ini mencerminkan keyakinan pemerintah dalam menyelesaikan proyek-proyek IKN, terutama fasilitas legislatif dan yudikatif yang diharapkan rampung sebelum akhir masa jabatannya.
- Basuki Hadimuljono Ditunjuk Sebagai Kepala Otorita IKN
Sebagai bagian dari restrukturisasi kepemimpinan, Presiden Prabowo secara resmi mengusulkan mantan Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono, sebagai Kepala Otorita IKN Nusantara.
Ketua Komisi II DPR, Rifqinizamy Karsayuda, menyatakan bahwa surat presiden terkait penunjukan Basuki telah diterima oleh DPR dan kini menunggu disposisi dari pimpinan. Basuki, yang memiliki pengalaman di bidang infrastruktur, diharapkan dapat memimpin kelanjutan pembangunan IKN dengan strategi dan efisiensi yang lebih baik, meskipun anggaran yang tersedia saat ini lebih terbatas.(BY)
