Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana

Pertumbuhan Bisnis UMKM Tetap Kokoh, Analisis Indeks Bisnis dan Ekspektasi

BRI publikasikan Indeks Bisnis UMKM Q1-2024 pertumbuhan bisnis UMKM masih berlanjut tercemin pada level 102,9.
BRI publikasikan Indeks Bisnis UMKM Q1-2024 pertumbuhan bisnis UMKM masih berlanjut tercemin pada level 102,9

Jakarta – PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kembali mengumumkan hasil Indeks Bisnis UMKM untuk kuartal pertama tahun 2024 dan prospek untuk kuartal kedua tahun yang sama. Menurut laporan tersebut, bisnis UMKM terus mengalami pertumbuhan pada kuartal pertama, dengan Indeks Bisnis UMKM mencapai level 102,9.

Supari, Direktur Bisnis Mikro BRI, menjelaskan bahwa pertumbuhan bisnis UMKM ini didorong oleh beberapa faktor, seperti panen besar-besaran tanaman bahan makanan di beberapa daerah, kenaikan harga barang dan jasa karena pasokan barang kebutuhan pokok yang ketat menjelang bulan puasa, meningkatnya pesanan menjelang bulan puasa dan Idul Fitri, serta kampanye pemilu 2024.

Meskipun demikian, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, Indeks Bisnis UMKM Q1-2024 sedikit melemah, menandakan perlambatan ekspansi bisnis UMKM karena beberapa alasan, seperti menurunnya daya beli masyarakat dan keterlambatan panen di daerah yang terkena dampak El-Nino.

Secara sektoral, hampir semua sektor UMKM mencatat pertumbuhan kecuali sektor transportasi. Sektor pertambangan dan penggalian mencatat indeks tertinggi karena permintaan air bersih dan gas meningkat. Sektor pertanian juga mengalami ekspansi karena kenaikan harga jual dan panen raya di beberapa daerah.

Kenaikan aktivitas usaha juga terjadi pada sektor industri pengolahan, perdagangan, hotel, dan restoran/warung, didorong oleh kenaikan harga jual dan kegiatan kampanye. Sedangkan sektor konstruksi mengalami pertumbuhan karena meningkatnya renovasi rumah menjelang bulan puasa dan hari raya.

Untuk kuartal kedua tahun 2024, pelaku UMKM tetap optimis dengan ekspansi usaha mereka, tercermin dari Indeks Ekspektasi Bisnis UMKM yang tetap tinggi (129,9). Optimisme ini didorong oleh puncak panen raya, perayaan Idul Fitri, dan kondisi cuaca yang lebih baik.

Selaras dengan pertumbuhan bisnis UMKM, sentimen pebisnis UMKM terhadap perekonomian dan usaha umumnya tetap positif. Indeks Sentimen Bisnis (ISB) UMKM Q1-2024 mencapai level 118,7, dengan peningkatan pada kedua komponennya. Pelaku UMKM juga memberikan penilaian yang semakin tinggi terhadap kemampuan pemerintah, tercermin dari Indeks Kepercayaan Pelaku (IKP) yang naik ke level 135,3 pada Q1-2024.

Survei Kegiatan Usaha dan Sentimen Bisnis UMKM Bank Rakyat Indonesia dilakukan dengan sampel lebih dari 7.000 responden UMKM di seluruh sektor ekonomi dan 33 provinsi. Metode stratified systematic random sampling digunakan untuk memilih sampel yang dapat mewakili sektor usaha, provinsi, dan skala usaha. Survei dilakukan oleh BRI Research Institute dari 22 Maret 2023 hingga 08 April 2024 melalui wawancara telepon dengan pengawasan mutu ketat.(BY)