Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana
Blog  

Peran Media Massa Dinilai Strategis untuk Pilkada Serentak 2024

Pilkada

Bukittinggi – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat (Sumbar), Taufiq menilai peran media massa cukup strategis untuk membuat pemilihan serentak nasional 2024 menjadi aman dan damai.

“Tentu saja melalui produk-produk jurnalistik yang diterbitkan di media massa masing-masing,” kata Taufiq di sela kegiatan Rapat kerja konsultasi brrsama media dalam menyongsong pemilihan serentak nasional 2024 di sebuah hotel di Bukittinggi, Minggu (28/7/2024).

Apalagi, menurut Taufiw, di tengah serbuan masif informasi melalui platform media digital, peran dimaksudkan diharapkan lebih tinggi lagi, terutama dalam menyajikan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan.

Karena tidak melewati proses seleksi sebagaimana yang seharusnya, ungkap Taufiq, bukan tidak mungkin produk informasi melalui platform digital bermuatan hoaks, tendesius, bersifat agitatif, dan sejenisnya.

“Dalam konteks kasus seperti inilah para praktisi media massa dituntut untuk memainkan peran, antara lain dengan menyajikan pemberitaan yang benar dan bisa dipertanggungjawabkan sehingga publik pun tercerahkan,” sambungnya.

Taufiq tidak menampik bahwa berita hoaks berpotensi membuat pesta politik seperti pilkada berjalan tidak seperti yang diharapkan. “Karena bisa mengadu domba antara pendukung satu kandidat dengan kandidat lainnya,” kata Taufiq

Untuk menekan agar hal tersebut tidak sampai terjadi, menurut Taufiq, selain menuntut peran media massa untuk menyajikan informasi yang benar dan menyejukkan, KPU juga memiliki peran tersendiri.

“Terutama dalam upaya untuk memberikan pendidikan politik yang baik kepada masyarakat,” ujarnya. Masyarakat, terutama para calon pemilih, menurut Taufiq, harus diedukasi sehingga punya sikap yang jelas dan tegas dalam menghadapi pesta demokrasi itu.

“Termasuk sikap yang jelas dalam menolak segala bentuk politik uang,” tandasnya. Dikatakan Taufiq, melalui edukasi politik para calon pemilih diharapkan sudah punya pendirian tertentu yang tidak gampang goyah oleh godaan apa pun.

Sebagai penyelenggara teknis pilkada, menurut Taufiq, KPU Pasaman mengharapkan Pilkada 2024 berjalan aman dan lancar tanpa gangguan apa pun. “Agar dihasilkan duet pemimpin pilihan rakyat yang akan memimpin daerah ini lima tahun ke depan,” ujarnya.

Rapat kerja bertema KPU  Kabupaten Pasaman Konsolidasi Bersama Media Dalam Menyonsong Pemulihan Serentak Nasional Tahun 2024 menghadirkan pembicara; Polres Pasaman dan Fisip Unand, berlangsung sampai Senin (29/7/2024) besok.

Dibuka oleh Ketua KPU Pasaman Taufiq, tampak hadir antara lain Kadiskominfo Pasaman Budhi Hermawan,SH, Kesbangpol, Polres Pasaman, Kodim 0305/Pasaman, Binda Pasaman, dan undangan lainnya. (spa)