Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana

Pengembangan Biomassa, Upaya PLN EPI dengan Melibatkan Masyarakat

Ini Cara RI Kurangi Ketergantungan Batu Bara.
Ini Cara RI Kurangi Ketergantungan Batu Bara

Jakarta Proyek pengembangan biomassa menggandeng masyarakat tidak hanya bertujuan untuk mengurangi emisi karbon, tetapi juga sebagai dorongan bagi perekonomian rakyat.

Inisiatif pengembangan biomassa dilakukan oleh Subholding PLN Energi Primer Indonesia (PLN EPI). Program cofiring yang dijalankan oleh PLN tidak hanya menggunakan Hutan Tanaman Energi (HTE) sebagai basisnya, melainkan juga memanfaatkan limbah dari sektor pertanian, perkebunan, perhutanan, serta tanaman yang ditanam di lahan-lahan yang kritis.

Pemanfaatan limbah ini diharapkan dapat mengurangi emisi yang dihasilkan dari limbah yang terdekomposisi atau terbakar. Sedangkan, penanaman di lahan kritis diharapkan dapat menyerap karbon dalam tanah dan batang tanaman.

“Yang menarik dari ekosistem biomassa ini adalah penurunan emisi dari segi FOLU (Forestry and Other Land Use) dan Pertanian. Paling tidak, saat ini, hal itu bisa dianggap sebagai sumbangan oksigen,” ungkap Tenaga Ahli Utama Kedeputian I Kantor Staf Presiden (KSP) Trijoko M Soleh Oedin dalam keterangannya di Jakarta pada Jumat (3/5/2024).

Dia menegaskan bahwa program cofiring biomassa oleh PLN sangat membantu komitmen pemerintah dalam upaya menurunkan emisi karbon.

“Dengan mengganti sebagian batu bara dengan biomassa di PLTU, akan terjadi penurunan emisi karbon. Di hulu, akan terjadi pengurangan emisi karbon dari penggunaan limbah serta peningkatan penyimpanan karbon dari penanaman,” jelasnya.

Trijoko menambahkan bahwa untuk mencapai Net Zero Emission (NZE), perlu dilakukan life cycle assesment, dari hulu sampai hilir. Oleh karena itu, dia mendukung penuh program serupa untuk direplikasi dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait.

Direktur Utama PLN EPI, Iwan Agung Firstantara, menyatakan bahwa pengembangan energi biomassa merupakan komitmen perusahaan dalam mencapai Net Zero Emission dengan menyediakan pasokan energi alternatif untuk mengurangi penggunaan batu bara.

“Pengembangan energi biomassa sejalan dengan komitmen PLN untuk mengurangi emisi karbon melalui program penyediaan dan pengembangan ekosistem biomassa untuk cofiring PLTU,” ungkap Iwan.

Iwan menjelaskan bahwa komitmen pengembangan biomassa terus dilakukan oleh PLN EPI. Ada tiga inisiatif strategis yang telah dilakukan, yakni penggunaan limbah pertanian atau limbah pangan seperti sekam, jerami, bonggol jagung, serbuk aren, batang singkong, dan lainnya.

Selain itu, juga memanfaatkan limbah dari sektor perkebunan atau perhutanan seperti limbah replanting karet, kulit dan limbah sagu, serta limbah dari sektor sawit. Terakhir, optimalisasi lahan kritis atau tidak produktif melalui program Desa Ekonomi Hijau yang telah dimulai sejak Februari 2023 bersama Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dan Keraton Yogyakarta dengan menanam tanaman pakan ternak dan biomassa di Gunung Kidul, Yogyakarta.

Iwan menekankan bahwa keterlibatan masyarakat sangat penting untuk memastikan keberlangsungan program ini, dengan melibatkan stakeholder terkait untuk menjamin pasokan biomassa yang andal.(BY)