Pasbar – Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat (Pasbar) mencatat jumlah penduduk miskin di wilayah tersebut pada tahun 2023 sebanyak 33.520 jiwa atau 6,92 persen, dengan tingkat kemiskinan ekstrem mencapai 0,70 persen atau 3.410 jiwa.
“Kami terus berupaya mengurangi angka kemiskinan setiap tahunnya. Namun, penurunan kemiskinan di Pasaman Barat hanya berkurang 0,01 persen dibandingkan tahun 2022,” ungkap Pelaksana Tugas Kepala Bappelitbangda Pasaman Barat, Ikhwanri, di Simpang Empat, Jumat.
Menurutnya, berdasarkan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE), terdapat 36.040 kepala keluarga. Di antaranya, 3.435 kepala keluarga tinggal di rumah yang tidak layak huni, dan 13.226 keluarga tidak memiliki fasilitas sanitasi yang memadai.
Selain itu, ada 17.329 kepala keluarga yang tidak memiliki sumber air minum layak, 544 keluarga belum mendapatkan akses listrik dari PLN, dan 5.936 keluarga masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah untuk memasak.
Menanggapi situasi ini, Pemkab Pasaman Barat telah memformulasikan kebijakan dengan membagi variabel P3KE menjadi empat kelompok, yaitu variabel pokok, prioritas, pengendali, dan program.
Ikhwanri menjelaskan bahwa berdasarkan surat dari Bina Bangda Kemendagri, Nomor: 400.4.2/9839/Bangda, pada tahun 2024 akan ada 91 sub kegiatan yang didanai untuk penghapusan kemiskinan ekstrem.
Dari 91 sub kegiatan tersebut, 52 di antaranya bertujuan mengurangi beban pengeluaran masyarakat miskin, 14 kegiatan berfokus pada peningkatan pendapatan masyarakat, dan 25 kegiatan lainnya diarahkan untuk mengurangi area kantong kemiskinan.
Alokasi anggaran untuk upaya ini sebesar Rp206.526.031.744 atau 29,08 persen dari belanja langsung APBD Pasaman Barat.
Selain itu, Pemkab Pasaman Barat juga melakukan sinkronisasi data kemiskinan P3KE dengan data stunting dari e-PPGBM. Dari 5.098 balita yang mengalami stunting, 453 balita berada dalam data kemiskinan, dan 109 di antaranya tercatat dalam desil 1 P3KE.
Dari 109 balita stunting di desil 1, 60 balita tinggal di rumah yang tidak layak huni, 211 balita tidak memiliki akses sanitasi layak, dan 239 balita kekurangan air minum layak.
Selain itu, terdapat 3 balita yang belum mendapatkan sumber listrik dari PLN, serta 71 balita tinggal di rumah tangga yang masih menggunakan kayu bakar dan minyak tanah untuk memasak.
Pada tahun 2023, bantuan untuk perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) diberikan kepada 141 keluarga, di mana 54 persen dari penerima bantuan tersebut tercatat dalam data P3KE.
Di sektor pertanian, terdapat 52 penerima bantuan benih padi, di mana 32 persen dari penerima tersebut berasal dari data P3KE.
Sementara itu, sebanyak 179 penerima beasiswa dari Baznas atau sekitar 10,8 persen berasal dari data P3KE.
Pasaman Barat juga terus mendorong perusahaan-perusahaan yang beroperasi di daerah tersebut untuk terlibat dalam isu pengentasan kemiskinan dan stunting melalui inovasi dan kolaborasi, dengan harapan dapat menekan angka stunting menjadi nol melalui intervensi gizi terpadu.
Pada tahun 2023, telah terkumpul dana sebesar Rp101 juta untuk membantu empat penerima manfaat dalam program renovasi rumah tidak layak huni, pembangunan jamban, penyambungan air minum, listrik, serta pemberian kompor gas dan regulator.
“Pemkab Pasaman Barat menargetkan penurunan angka kemiskinan sebesar 0,08 persen, dari 6,92 persen atau 33.520 jiwa menjadi 6,84 persen atau 26.816 jiwa pada tahun 2024,” tambahnya.
Dia juga menyampaikan bahwa Pemkab Pasaman Barat telah menerima kunjungan dari Pemkab Tangerang untuk berbagi pengalaman dalam penanggulangan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem, Kamis (10/10/2024). (des*)
