Sampit, fajarharapan.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, melalui Dinas Perikanan (Diskan) menyiapkan lahan untuk pembangunan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) yang bakal direalisasikan tahun ini.
“Kami telah menyediakan lahan untuk SPBN dengan ukuran panjang 50 meter dan lebar 30 meter,” ujar Kepala Diskan Kotim Ahmad Sarwo Oboi melalui Kabid Pengelolaan Perikanan Tangkap Ikhsan Humairi di Sampit, Rabu 30 Mei 2024.
Lokasi lahan tersebut sangat strategis, berada di sentra perikanan yang dikelola oleh Diskan Kotim. Tepatnya, lahan seluas 50 x 30 meter itu terletak di Desa Sei Ijum Raya, Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, hanya beberapa meter dari gerbang Pelabuhan Sei Ijum dan pasar ikan setempat.
Pembangunan SPBN ini menjadi salah satu program prioritas Pemkab Kotim pada tahun 2024. SPBN dianggap penting karena nelayan sering mengalami kesulitan dalam mendapatkan bahan bakar minyak (BBM), terutama solar.
Dalam proyek ini, Diskan Kotim bekerja sama dengan Koperasi Produsen Perikanan sebagai penyedia anggaran dan pengelola, sementara Diskan berperan sebagai fasilitator dan membantu dalam pengurusan persyaratan pembangunan.
“Kami bekerja sama dengan koperasi dari Sei Ijum Raya untuk pembangunan ini, dan Diskan hanya memfasilitasi serta membantu pengurusan persyaratan,” jelasnya.
Berdasarkan informasi terbaru yang diterima sekitar dua pekan lalu dari Kepala Depo Pertamina Sampit, saat ini pembangunan SPBN sedang dalam tahap perizinan di Pertamina Balikpapan dan akan dilanjutkan ke Pertamina Pusat.
“Kami belum mengetahui pasti kapan pembangunan akan dimulai karena kewenangan pengurusan masih berada di tangan Pertamina. Jika sesuai harapan pimpinan, SPBN bisa dibangun tahun ini juga,” tambahnya.
Oboi menjelaskan bahwa pembangunan SPBN adalah upaya pemerintah daerah untuk menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya nelayan yang kesulitan mendapatkan BBM untuk kegiatan penangkapan ikan.
Pemkab Kotim melalui Diskan telah memberikan bantuan berupa surat rekomendasi bagi nelayan yang membeli solar di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) agar mendapatkan subsidi atau harga yang lebih murah. Namun, ketersediaan solar di SPBU terbatas dan juga digunakan oleh masyarakat umum, sehingga seringkali nelayan tidak mendapatkan solar yang cukup sesuai kebutuhan mereka. Pembelian solar secara eceran pun harganya lebih mahal.
“Oleh karena itu, Bupati menjadikan pembangunan SPBN sebagai program prioritas melalui Dinas Perikanan yang akan dibangun tahun ini,” katanya.
Oboi menambahkan bahwa SPBN yang dibangun nantinya akan khusus melayani nelayan, sehingga masyarakat umum tidak diperbolehkan membeli BBM di tempat tersebut. Nelayan yang bisa membeli BBM bersubsidi harus terdaftar dan memiliki kartu Pelaku Usaha Perikanan (Kusuka) agar penyaluran BBM subsidi tepat sasaran.
“SPBN ini khusus melayani nelayan dengan harga BBM yang terjangkau dan ketersediaan yang cukup, diharapkan produktivitas nelayan meningkat. Harga ikan pun bisa lebih murah, sehingga dampak positifnya juga dirasakan oleh masyarakat,” tutupnya.(audy)
