Sampit, fajarharapan.id – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) menegaskan pentingnya transformasi sosial, ekonomi, dan ekologi dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045. Hal ini disampaikan oleh Fajrurrahman di Sampit pada Senin (8/7), sebagai tanggapan terhadap pandangan sejumlah fraksi di DPRD Kotim.
Raperda RPJPD 2025-2045 disusun untuk melaksanakan amanah Undang-Undang, termasuk Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Fajrurrahman menjelaskan bahwa isu-isu seperti UMKM, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pengangguran, sumber daya alam, sumber daya manusia, perubahan iklim, dan pendirian perguruan tinggi negeri telah menjadi perhatian utama dalam RPJPD.
“Kami sangat menghargai dan menyambut baik semua pandangan, pendapat, saran, dan masukan dari anggota dewan,” ujar Fajrurrahman.
Visi RPJPD 2025-2045 Kotim adalah mewujudkan daerah yang sejahtera, bermartabat, maju, dan berkelanjutan. Visi ini sejalan dengan visi RPJPD Provinsi Kalimantan Tengah dan visi Indonesia untuk 2045.
Penjabaran visi tersebut meliputi:
- Sejahtera: Penguatan pondasi transformasi melalui kolaborasi peningkatan sarana prasarana untuk pertumbuhan ekonomi, pertanian, industri, dan jasa.
- Bermartabat: Pengembangan transformasi dengan kolaborasi meningkatkan harkat dan martabat daerah melalui pengentasan kemiskinan dan kesenjangan.
- Maju: Ekspansi transformasi pembangunan melalui peningkatan sumber daya manusia yang berdaya saing, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi dinamika perkembangan.
- Berkelanjutan: Perwujudan Kotim Unggul di skala regional dalam kerangka Indonesia emas 2045.
Sementara itu, misi RPJPD 2025-2045 Kotim meliputi:
- Mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sumber daya manusia yang sehat, unggul, berdaya saing, dan adaptif.
- Mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
- Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif.
- Menjaga stabilitas ekonomi dan ketertiban umum.
- Mewujudkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi.
- Mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan.
- Mewujudkan penyediaan infrastruktur yang ramah lingkungan dan berkesinambungan.
“Dalam hal ini kami mengajak semua pemangku kepentingan untuk menyamakan visi dan misi,” tutup Fajrurrahman.(audy)
