Sampit, fajarharapan.id – Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Halikinnor, menginstruksikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk meningkatkan capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) yang mengalami penurunan pada tahun 2023.
Hal ini diungkapkan Halikinnor saat memimpin rapat koordinasi pemantauan dan evaluasi program pemberantasan korupsi terintegrasi di lingkungan Pemkab Kotim, Senin (15/7/2024).
Rapat ini juga dihadiri oleh Tim Korsup KPK yang dipimpin oleh Alfi Rachman Waluyo, serta diikuti oleh seluruh OPD, termasuk dinas, badan, kecamatan, asisten setda, dan staf ahli bupati.
Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat komitmen perangkat daerah dalam meningkatkan dan memenuhi indikator penilaian MCP dan Survei Penilaian Integritas (SPI), guna memperbaiki pengelolaan pemerintahan di Kotim.
MCP adalah inisiatif yang dilakukan oleh KPK untuk mendorong pencegahan korupsi melalui tindakan preventif dan intervensi. Sementara itu, SPI adalah survei yang bertujuan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi serta langkah-langkah pencegahannya.
Halikinnor mengungkapkan bahwa persentase MCP Kotim turun dari 89 persen pada 2022 menjadi 88 persen pada 2023, menempatkan Kotim di urutan keenam dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. “Target kita adalah mencapai posisi tiga besar, mengingat biasanya kita terbaik pertama dalam penyerapan anggaran di Kalteng,” tegasnya.
Ia menekankan bahwa peningkatan capaian MCP bukan hanya tanggung jawab inspektorat, melainkan seluruh OPD. “Jika ada satu saja OPD yang tidak memenuhi, maka akan mempengaruhi nilai keseluruhan,” katanya. Setiap indikator penilaian harus dievaluasi dan diperbaiki secara bertahap untuk mencegah penurunan lebih lanjut.
Halikinnor menetapkan target MCP sebesar 92-95 persen pada tahun 2024. “Target saya untuk tahun ini adalah 92 hingga 95 persen. Target 100 persen akan terlalu berat, jadi kita fokus pada target realistis di kisaran 92-95 persen,” ujarnya optimis.
Di sisi lain, capaian SPI Kotim dinilai cukup baik dengan angka 72,05 persen, menempatkan Kotim di posisi ketiga dari 14 kabupaten/kota di Kalimantan Tengah. Namun, Halikinnor mengingatkan agar tidak terlena dengan capaian ini, karena daerah lain juga berupaya meningkatkan capaian mereka, yang dapat mempengaruhi peringkat Kotim.
Halikinnor berharap kedatangan Tim Korsup KPK dan dialog bersama kepala OPD Kotim dapat membantu meningkatkan capaian MCP dan SPI di wilayah tersebut. “Saya berharap melalui dialog dengan KPK, kita dapat mengidentifikasi kelemahan dan kekurangan, serta mendapatkan bimbingan langsung. Ini juga bagian dari upaya kita untuk mencegah tindak pidana korupsi,” tutup Halikinnor. (audy)