Jakarta – Menjelang Hari Raya Idulfitri, aksi sejumlah organisasi masyarakat (ormas) yang meminta Tunjangan Hari Raya (THR) kepada pabrik semakin marak. Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa tindakan ini harus ditindak tegas.
Immanuel, yang akrab disapa Noel, menyatakan bahwa seluruh instansi terkait harus bekerja sama untuk mengambil langkah konkret dalam menangani masalah ini. Menurutnya, hanya penegakan hukum yang tegas yang dapat menghilangkan praktik premanisme oleh ormas.
“Kami akan merumuskan langkah konkret. Kami berharap melalui koordinasi antara Kemendagri dan Polri, seluruh provinsi dapat bersama-sama memberantas aksi premanisme yang meresahkan dunia usaha,” ujar Noel dalam keterangannya, Rabu (26/3/2025).
Aksi Premanisme yang Meresahkan
Noel mengungkapkan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) sangat menyayangkan maraknya aksi premanisme yang menargetkan pabrik. Kondisi ini tidak hanya membuat pengusaha resah, tetapi juga berpotensi menghambat masuknya investasi ke Indonesia.
Untuk mencari solusi, pihaknya berencana mengundang berbagai pemangku kepentingan guna membahas strategi penanganan secara menyeluruh. Noel menegaskan bahwa praktik ormas yang bergaya preman tidak boleh dibiarkan berlanjut.
“Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, akan berdampak pada penyediaan lapangan kerja. Sudah saatnya kita bertindak nyata, bukan hanya memberikan imbauan,” tegasnya.
Keluhan dari Dunia Usaha
Sebelum Lebaran, Ketua Umum Himpunan Kawasan Industri (HKI), Sanny Iskandar, telah menyampaikan keluhan terkait fenomena ini. Persoalan tersebut juga telah mendapat perhatian dari berbagai pihak, termasuk Kementerian Perindustrian, Kementerian Investasi, serta sejumlah pengamat ekonomi.
Banyak pihak menyayangkan tindakan ormas yang menekan perusahaan untuk memberikan sumbangan, pekerjaan, serta berbagai fasilitas lainnya dengan cara-cara yang tidak semestinya. Bahkan, baru-baru ini, aparat kepolisian telah menangkap sejumlah pelaku premanisme di wilayah Bekasi.
Sebagai langkah awal, Kemnaker akan mengundang berbagai pihak terkait, termasuk HKI, Kementerian Investasi, Kementerian Perindustrian, Polri, Kemendagri, serta pemerintah daerah dari sejumlah wilayah seperti Jawa Barat, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Jawa Timur.
“Kami akan memulai langkah ini dari Pulau Jawa, yang nantinya akan dijadikan contoh bagi provinsi lainnya,” tutup Noel.(BY)
