Jakarta – Pemerintah sedang merancang sejumlah paket stimulus ekonomi yang ditujukan bagi masyarakat kelas menengah. Stimulus ini menjadi solusi penting untuk menghadapi penurunan jumlah kelas menengah yang turun ke kategori miskin, yang mencapai angka 9,48 juta orang.
Untuk menjaga daya beli masyarakat kelas menengah, pemerintah memperpanjang beberapa insentif kebijakan yang telah berlaku sebelumnya, seperti:
- PPN Ditanggung Pemerintah (DTP) Properti untuk pembelian rumah dengan harga jual hingga Rp5 miliar, dengan dasar pengenaan pajak sampai Rp2 miliar.
- PPN DTP Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) untuk penyerahan kendaraan listrik roda empat tertentu dan bus tertentu.
- PPnBM DTP KBLBB/EV untuk impor kendaraan listrik roda empat tertentu dalam bentuk utuh (Completely Built Up/CBU) dan kendaraan listrik yang dirakit di dalam negeri (Completely Knock Down/CKD).
- Pembebasan Bea Masuk untuk EV CBU.
Selain melanjutkan kebijakan tersebut di tahun 2025, pemerintah juga akan memperkenalkan kebijakan baru, antara lain:
- PPnBM DTP Kendaraan Bermotor Hybrid.
- Insentif Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 DTP untuk pekerja di sektor padat karya dengan penghasilan hingga Rp10 juta per bulan.
- Optimalisasi Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dari BPJS Ketenagakerjaan sebagai perlindungan bagi pekerja yang terkena PHK, yang mencakup manfaat tunai, pelatihan, dan akses informasi pekerjaan.
- Diskon 50% atas iuran Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) untuk sektor industri padat karya.
Data menunjukkan bahwa dalam lima tahun terakhir, sebanyak 9,48 juta orang dari kelas menengah Indonesia mengalami penurunan kelas. Fenomena ini menjadi perhatian serius karena dapat meningkatkan angka kemiskinan di Tanah Air.
Kelompok calon kelas menengah sendiri merupakan kelompok sosial ekonomi terbesar di Indonesia. Pada periode 2019-2024, jumlah mereka meningkat 8,65 juta, menjadi 137,5 juta orang, atau sekitar 49,2% dari total populasi.
Sementara itu, kelompok rentan miskin juga mengalami peningkatan signifikan. Pengeluaran mereka berkisar antara Rp582.932 hingga Rp874.398 per bulan. Dalam lima tahun terakhir, jumlah kelompok ini bertambah 12,72 juta, sehingga pada 2024 angkanya mencapai 67,69 juta orang, atau setara dengan 24,23% dari populasi.
Ironisnya, di tengah pertumbuhan jumlah calon kelas menengah dan kelompok rentan miskin, populasi kelas menengah justru menyusut. Selama periode 2019-2024, jumlahnya berkurang 9,48 juta orang menjadi hanya 47,85 juta, atau 17,13% dari total populasi, turun dari 21,45% lima tahun lalu.
Kondisi ini menggarisbawahi betapa rentannya masyarakat kelas menengah dan calon kelas menengah di Indonesia untuk jatuh ke tingkat ekonomi yang lebih rendah.(BY)
