Jakarta – Rencana pembangunan Light Rail Transit (LRT) di Bali semakin matang, dengan rencana pelaksanaan ground breaking pada tahun 2024 mendatang.
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa, mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengusulkan pendanaan proyek ini menggunakan pinjaman dalam negeri (PDN).
“Kita mengusulkan ada yang dari PDN untuk right of way, kemudian ada kerja sama antar swasta, BUMN, dan daerah,” kata Suharso saat ditemui di Kantor Kementerian PPN/Bappenas, Jakarta, Senin (9/10/2023).
Meskipun begitu, Suharso masih enggan memberikan detail terkait jumlah pendanaan yang diperlukan untuk pembangunan LRT Bali. Hal ini karena pemerintah masih melakukan perhitungan, terutama karena rencananya LRT Bali akan memiliki lintasan yang berada di bawah tanah atau underground.
“(Proyeksi biaya) belum sedang berproses, angkanya belum kita selesaikan. Sudah ada, tapi belum bisa disampaikan,” ungkapnya.
Suharso juga memastikan bahwa hingga saat ini belum ada pihak asing yang berencana untuk berinvestasi dalam proyek ini. Oleh karena itu, PT Kereta Api Indonesia (KAI) akan menjadi perusahaan tunggal yang akan mengelola LRT Bali, mirip dengan yang dilakukan dalam proyek LRT Jabodebek.
“Iya, kita kan sudah memiliki pengalaman dengan LRT (Jabodebek),” tambah Suharso.
Rencana pembangunan LRT di Bali menjadi langkah penting dalam upaya pemerintah untuk meningkatkan transportasi publik dan mobilitas di pulau wisata tersebut. Ground breaking pada tahun 2024 akan menjadi tonggak awal bagi proyek ini yang diharapkan akan membantu mengatasi kemacetan lalu lintas dan memperbaiki konektivitas di Bali. (BY)
