Dirut PIP; Di Tengah Keterbatasan Fiskal, Pasaman Masih Mampu Buat Terobosan

Pasaman, fajarharapan.id – Direktur Utama (Dirut) Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Ismed Saputra SE MM, mengaku mengapresiasi Pemkab Pasaman yang dipimpin duet Bupati Benny Utama dan Wakil Bupati Sabar AS.

“Sebab, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Pasaman yang dipimpin Pak Benny dan Pak Sabar masih mampu melakukan sejumlah terobosan,” ujar Ismed saat diberi kesempatan berpidato di acara peringatan Hari Jadi Pasaman ke-78.

Puncak peringatan Hari Jadi Pasaman ke-78 itu dilakukan melalui sidang paripurna istimewa DPRD Pasaman di gedung DPRD Pasaman di Lubuk Sikaping, Minggu (8/10/2023). Sidang itu dipimpin Ketua DPRD Pasaman, Bustomi.

Selain dihadiri oleh Wakil Bupati Pasaman Sabar AS, acara itu juga dihadiri sejumlah unsur Forkopimda Pasaman, termasuk para anggota DPRD Pasaman dan para kepala OPD di lingkup Pemkab Pasaman.

Baca Juga  Bupati Pasaman Minta Jajaran Kecamatan Rutin Gelar Rapat Bulanan

Salah satu yang diapresiasi Ismed adalah program pendidikan gratis dari jenjang PAUD sampai SLTA. Padahal sesuai regulasi, menurut Ismed, sekolah jenjang SLTP dan SLTA merupakan kewenangan pemerintah provinsi.

“Tapi Pemkab Pasaman berani mengeluarkan kebijakan sekolah gratis sampai SLTA,” ungkapnya. Bagi Ismed, apa yang dilakukan Pemkab Pasaman merupakan bukti kepedulian untuk menyiapkan SDM Pasaman yang berkualitas dan handal.

Program Pemkab Pasaman di bidang keagamaan juga mendapat pujian dari Ismed. “Artinya, meski APBD relatif terbatas, Pemkab Pasaman masih bisa membuat pogram-program yang dinilai mampu menjawab tantangan hari ini dan ke depan,” ungkapnya.

Baca Juga  Turba, Caleg Demokrat untuk DPRD Pasaman Buya Unchu Mengaku Prihatin dengan Kondisi Masyarakat

Menyoal APBD Pasaman, dikatakan Ismed, sebenarnya tidaklah bisa dikatakan sangat kecil. “Masih banyak daerah lain di Indonesia yang jumlah APBD-nya jauh di bawah Pasaman,” ungkapnya.

“Dan jumlah APBD Pasaman memang seperti yang ada sekarang, yang merujuk aturan dan ketentuan yang berlaku,” tuturnya. Sebab, menurut Ismed, APBD disusun berdasarkan luas wilayah dan jumlah penduduk.

“Kalau ingin APBD Pasaman ditambah, ubah dulu data yang ada,” katanya. “Dan itu jelas tidak mudah,” tandas Ismed. (spa)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *