Jakarta– Parlemen Papua Nugini (PNG) telah menyetujui secara resmi RUU tentang Bebas Visa Indonesia. Sekarang, warga negara Indonesia (WNI) dapat mengunjungi Papua Nugini tanpa harus memperoleh visa terlebih dahulu.
“Persetujuan ratifikasi bebas visa untuk WNI ke PNG sudah disepakati dan ditandatangani,” kata Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR, Putu Supadma Rudana, pada hari Rabu (5 Juli 2023).
Putu berharap kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Papua Nugini pada tanggal 5-6 Juli 2023 akan membahas masalah bebas visa untuk WNI. Pasalnya, Papua Nugini hanya perlu mengumumkan RUU tentang bebas visa untuk Indonesia.
“Dalam kunjungan ketiga Presiden Joko Widodo selama menjabat selama 9 tahun ini, kami patut memberikan apresiasi. Tentu saja, Presiden ingin meningkatkan kerja sama bilateral antara kedua negara ke depannya. Saya berharap bahwa selama kunjungan tersebut, Presiden dapat menyampaikan bahwa warga Indonesia dapat masuk Papua Nugini tanpa visa,” ujarnya.
Menurut Putu, kerja sama antara Parlemen Indonesia dan Parlemen Papua Nugini terkait RUU Bebas Visa untuk Indonesia telah terwujud. Selain itu, penerbangan langsung dari Bandara Ngurah Rai, Bali ke Bandara Internasional Jacksons Port Moresby, Papua Nugini juga telah diresmikan.
“Saya merasa bangga karena apa yang telah kita upayakan selama 2 bulan terakhir telah terwujud. Kita harus bepergian beberapa kali ke Papua Nugini pada tanggal 3-6 Mei, 8-13 Juni 2023, dan pada tanggal 22 Mei 2023 bertemu di Bali dalam pertemuan soft diplomasi.
PNG telah membuka diri dengan mewujudkan bebas visa dan adanya penerbangan langsung dari Bali ke Papua Nugini. Ini merupakan sejarah bagi kedua negara,” katanya.
Selama kunjungan bilateral kerja sama pada Mei dan Juni 2023, Putu diterima oleh Perdana Menteri Papua Nugini, James Marape, Penjabat Ketua Parlemen Papua Nugini, Koni Iguan, dan Acting Speaker/Plt Ketua Nasional Parlement of Papua New Guinea (PNG), Hon Johnson Wapunai. Menurut Putu, momentum ini dapat meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Papua Nugini dalam berbagai bidang seperti konektivitas, ekonomi, investasi, pariwisata, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.
“Kami akan mendorong peningkatan konektivitas dalam semua bidang. Kami telah cukup lama absen di Papua Nugini dan negara-negara Pasifik. Saatnya sekarang, saya bangga bahwa teman-teman dari KADIN telah aktif, dan kami berharap BUMN juga ikut berpartisipasi dalam membangun investasi dan hal-hal lainnya. Karena memang potensi dari Papua Nugini ini sangat besar,” ujarnya. (dj)
