Padang – Kepolisian Daerah Sumatra Barat (Sumbar) mengumumkan bahwa jalur akses dari Sumatra Barat (Sumbar) menuju Bengkulu melalui Kabupaten Pesisir Selatan telah diresmikan kembali dengan batasan pada Sabtu (9/3) sore.
Sebelumnya, jalur yang menghubungkan kedua provinsi tersebut terputus karena amblasnya jembatan di Labuhan, Kecamatan Ranah Pesisir, Pesisir Selatan, sejak Kamis (7/3) malam.
“Diberitahukan bahwa akses jalan telah dibuka kembali sore ini, namun dengan penerapan sistem terbatas, hanya kendaraan sepeda motor dan mobil pribadi yang diizinkan melintas,” ujar Direktur Lalu Lintas Polda Sumbar, Kombes Pol Dwi Nur Setiawan, di Padang, Sabtu.
Dia menyatakan bahwa kendaraan roda enam atau mobil bermuatan tidak diperbolehkan melewati demi keamanan para pengendara.
Kepolisian mengimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati selama berkendara karena kondisi cuaca di sejumlah wilayah Sumbar masih hujan.
Sementara itu, Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Pesisir Selatan, AKP Aldy Lazzuardy, menjelaskan bahwa jalan tersebut dapat dilalui setelah dilakukan penimbunan pada bagian yang amblas.
“Sebelumnya, kami mendirikan jembatan darurat dengan kapasitas terbatas. Namun, kemudian kami melakukan penimbunan sehingga mobil dan sepeda motor dapat melintas,” kata Aldy ketika dihubungi dari Padang.
Dia menyebutkan bahwa hingga Sabtu malam, Kepolisian masih menerapkan sistem buka-tutup di kawasan tersebut, baik dari arah Sumbar maupun Bengkulu.
Aldy menegaskan bahwa pihak Polres Pesisir Selatan telah menempatkan personel di lokasi bersama dengan personel Kepolisian Sektor (Polsek) Ranah Pesisir untuk mengatur lalu lintas.
“Kami akan terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, namun kami anjurkan agar jika tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya menunda perjalanan baik dari Sumbar maupun Bengkulu,” tambahnya.
Terkait estimasi kapan situasi lalu lintas akan kembali normal, Aldy belum dapat memastikan, mengingat hal tersebut bergantung pada progres pekerjaan dari pihak Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN), Pekerjaan Umum (PU), dan instansi terkait.(des)
