Padang  

Gubernur Sumbar Resmi Lantik GTD-BHAM Sumbar Periode 2023-2025, Fokus Peningkatan HAM dalam Sektor Bisnis

Padang – Gubernur Sumatera Barat, melantik Gugus Tugas Daerah dan Bisnis Hak Asasi Manusia Sumbar (GTD-BHAM Sumbar) Periode 2023-2025.Pelantikan tersebut berlangsung di Auditorium Istana Gubernur pada Kamis, 15 Februari 2024.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur membacakan SK Gubernur Nomor 180/751 Tahun 2023. Menetapkan sejumlah Kepala OPD Provinsi, Kanwil Kemenkumham Sumbar, serta mitra kerja non pemerintahan sebagai anggota GTD-BHAM Sumbar.

Gubernur menyampaikan harapannya agar sektor bisnis di Sumbar semakin memprioritaskan pelaksanaan HAM, terutama untuk kepentingan pekerja dan masyarakat.

“Penerapan prinsip-prinsip HAM dalam kehidupan masyarakat harus terus ditingkatkan. Kita harus menjamin terpenuhinya hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat,” ujarnya.

Menurutnya, bisnis dan HAM memiliki hubungan yang erat, serta pelaksanaan pemenuhan HAM dalam dunia bisnis merupakan bagian dari tanggung jawab global.

Baca Juga  Serahkan DIPA dan TKD 2024, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pemanfaatan APBN Semata-mata untuk Kepentingan Masyarakat

GTD-BHAM Provinsi di bentuk sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.

“Tugasnya adalah merencanakan, mengoordinasikan, menyelaraskan, serta memantau pelaksanaan Strategi Nasional Bisnis dan HAM di Sumbar pada sektor bisnis,” ujarnya.

“Sebab, sektor bisnis sangat penting dalam keberlanjutan sebuah negara, namun kewajiban penerapan pelaksanaan pemenuhan HAM juga perlu,” tambahnya.

Gubernur menyoroti dampak besar keberadaan pelaku usaha dan pekerja dalam sektor bisnis terhadap perekonomian nasional.

Meskipun berperan sebagai penyedia lapangan pekerjaan dan kontributor peningkatan taraf hidup masyarakat, namun juga menjadi potensi pelanggaran HAM yang tinggi.

Baca Juga  Hendri Septa Serahkan Dana Operasional untuk Penguatan Pembangunan Kota Padang

“Kami meminta seluruh pelaku usaha di Sumbar agar menaati pemenuhan HAM di lapangan usaha masing-masing. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur, memfasilitasi wanita hamil, serta bersikap ramah terhadap disabilitas,” ungkap Gubernur.

Gubernur juga berharap agar GTD-BHAM Sumbar segera melaksanakan tugas pengawasan dan terus meningkatkan pemahaman terkait bisnis dan pemenuhan HAM.

Acara tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat, termasuk Kepala Kanwil Kemenkumham Sumbar, Kepala Perwakilan Ombudsman Sumbar.

Serta Kepala Perwakilan Komnas HAM Sumbar, serta Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Sumbar juga turut hadir pada acara tersebut.(Adpsb/Nov)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *