Padang  

Bawaslu Sumatera Barat Ajak Masyarakat Tingkatkan Pengawasan Pemilu 2024

Bawaslu
Ketua Bawaslu Pesisir Selatan Afriki Musmaidi disaksikan Sekda Mawardi Roska dan Kordiv Pencegahan, Partisipasi dan Humas Bawaslu Sumbar Muhammad Khadafi saat penandatanganan dokumen deklarasi Kapung pengawasan.

Padang – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Sumatera Barat mengajak masyarakat untuk meningkatkan pengawasan dalam pelaksanaan dan proses Pemilu Legislatif dan Presiden 2024.

Koordinator Divisi Bidang Pencegahan, Partisipasi dan Humas Bawaslu Sumbar, Muhammad Khadafi, menekankan bahwa Pemilu bukan hanya sekadar ajang suksesi kepemimpinan dan perwakilan rakyat semata, melainkan lebih pada penentuan masa depan bangsa selama 5 tahun.

“Pemilu merupakan bagian integral dari pembangunan dalam negara demokrasi,” ujarnya setelah pernyataan dalam deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif di Nagari (Desa) Gurun Panjang Utara, Kecamatan Bayang, Kabupaten Pesisir Selatan, pada Selasa, 10 Oktober.

Bawaslu Sumatera Barat telah menetapkan 5 Kecamatan sebagai model pengawasan partisipatif, termasuk Kecamatan Bayang, Koto XI Tarusan, Bayang Utara, IV Jurai, dan Kecamatan Batang Kapas.

Acara yang ditandai dengan pembacaan dan penandatanganan pakta Deklarasi tersebut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Mawardi Roska, Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan Afriki Musmaidi, komisioner, dan Sekretaris Rinaldi Dasar.

Khadafi menggarisbawahi bahwa pelaksanaan pesta demokrasi dengan tingkat pengawasan yang baik akan melahirkan pemimpin dan wakil rakyat yang sesuai dengan kebutuhan bangsa, negara, dan masyarakatnya. Oleh karena itu, dengan pendeklarasian Kampung Pengawasan Partisipatif, masyarakat diharapkan dapat meningkatkan peran serta mereka dalam proses dan pelaksanaan Pemilu. Hal ini tidak hanya berarti memberikan suara, tetapi juga turut serta dalam pengawasannya.

Baca Juga  Pemilu di Intan Jaya Papua Diancam Kelompok Bersenjata, 119 Kotak Suara Raib

“Pengawasan terhadap tindakan kecurangan tidak bisa hanya dilakukan oleh penyelenggara dan penegak hukum saja, tetapi juga memerlukan peran serta dari masyarakat,” ungkapnya.

Khadafi mendorong masyarakat, terutama di wilayah yang ditunjuk sebagai Kampung Pengawasan, untuk melaporkan segala bentuk tindakan kecurangan selama proses Pemilu. Masyarakat diharapkan dapat melaporkan melalui saluran yang telah ditentukan, seperti situs resmi Bawaslu, sekretariat, atau kepada penegak hukum, dengan menyertakan bukti-bukti pelanggaran yang ditemukan. Negara akan menjamin keamanan bagi para pelapor.

“Kami meminta agar masyarakat tidak takut untuk melaporkan. Keberhasilan Pemilu sangat ditentukan oleh sejauh mana partisipasi aktif masyarakat, termasuk dalam pengawasannya,” ungkap Khadafi.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pesisir Selatan, Afriki Musmaidi, menjelaskan bahwa deklarasi ini merupakan wadah yang mengajak dan melibatkan masyarakat secara langsung serta semua pihak untuk mengawasi terjadinya pelanggaran Pemilu pada tahun ini.

“Dengan melibatkan semua unsur, kami berharap deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu dapat menjadi sarana bagi semua pihak untuk mencegah pelanggaran Pemilu,” ungkapnya.

Afriki menambahkan bahwa deklarasi ini juga akan meningkatkan partisipasi dalam Pemilu 2024. Sebab, melibatkan semua pihak, tidak hanya para peserta Pemilu, tetapi juga pemilih.

“Kami yakin bahwa ini juga dapat mendorong peningkatan partisipasi dalam Pemilu. Dan dapat pula menjadi wadah pembelajaran bagi semua pihak dalam mengawasi proses Pemilu,” tambahnya.

Baca Juga  Peringatan Hari Bela Negara ke-75 di Sumbar, Gubernur Mahyeldi Lepas Ribuan Peserta Sepeda Sehat

Sekretaris Daerah Mawardi Roska menyambut positif pemilihan Nagari Gurun Panjang Utara, Bayang, sebagai Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu. Pemerintah daerah mendukung inisiatif ini dan berharap agar dapat menjaga pelaksanaan Pemilu yang aman dan damai.

“Kita mendukung dan mendorong bersama-sama. Dengan deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu ini, kita dapat mengantisipasi pelanggaran Pemilu sejak tahapan awal,” kata Mawardi.

Mawardi menekankan pentingnya antisipasi terhadap pelanggaran Pemilu seperti politik uang, politik kebencian, serta pelanggaran lainnya yang dapat mengganggu ketentraman. “Kita dukung deklarasi Kampung Pengawasan Partisipatif Pemilu ini agar Pemilu berjalan aman dan damai,” ujarnya.

Keberhasilan dan integritas Pemilu sangat tergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan pengawasan yang cermat, menjadikan partisipasi dalam pengawasan proses Pemilu sangat penting dalam memastikan terlaksananya Pemilu yang bersih dan demokratis.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *