Padang  

Pemprov Sumbar Pidanakan Pembakar Hutan dan Lahan

Lahan
Ilustrasi

Padang – Kepala Dinas Kehutanan (Kadishut) Sumatera Barat (Sumbar), Yozarwardi, telah mengumumkan bahwa oknum atau korporasi yang terbukti melakukan pembakaran hutan dan lahan akan dihadapkan pada tindakan hukum pidana.

“Tidak akan ada ampun bagi para pembakar hutan ini. Kalau terbukti atau tertangkap tangan, kami akan memprosesnya secara pidana,” ujarnya pada Rabu (10/4/2023).

Pernyataan tersebut berkaitan dengan kondisi udara yang terus memburuk dalam satu pekan terakhir di Sumbar akibat paparan kabut asap.

Yozarwardi menyatakan bahwa kebakaran hutan atau lahan memiliki dampak negatif yang meluas. Paparan kabut asap dapat mengganggu kesehatan masyarakat, bahkan dalam situasi yang lebih buruk, sekolah dan perkantoran dapat diliburkan.

“Tidak hanya berdampak buruk pada lingkungan, tetapi juga berdampak buruk pada kesehatan, bahkan ekonomi. Kami tidak akan memberikan toleransi. Penindakan akan dilakukan dengan tegas,” tambahnya.

Baca Juga  Hadiri Muspimwil ke-1 Muhammadiyah Sumbar, Gubernur Mahyeldi Tegaskan Pentingnya Rumusan Strategis Memajukan Umat dan Bangsa

Ia telah menginstruksikan seluruh jajaran hingga ke Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) di daerah untuk memastikan bahwa oknum pembakar hutan dan lahan dibawa ke ranah pidana.

Meskipun begitu, Yozarwardi mengakui bahwa hingga saat ini belum ada pembakar lahan atau hutan yang telah ditangkap dan dipidanakan di Sumbar. Hal ini disebabkan oleh kesulitan dalam proses pembuktian.

“Kesulitannya memang terletak pada pembuktian. Namun, jika tertangkap tangan, pasti akan langsung diproses,” ungkapnya.

Terkait dengan kebakaran hutan dan lahan di Sumbar, Yozarwardi melaporkan bahwa dalam 12 jam terakhir tidak ada satu pun titik api (fire spot) di daerah tersebut. Ada satu titik panas (hot spot) di Pesisir Selatan yang terpantau, tetapi tingkat kepercayaannya rendah.

Baca Juga  Pembakaran Sampah Nyaris Jalar ke Lahan Kosong di Kota Padang

Ia juga menyebut bahwa Dinas Kehutanan Sumbar mengikuti aplikasi SiPongi yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk memantau hot spot. Hasil pemantauan tersebut juga dikonfirmasi oleh petugas lapangan.(des)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *