Libur Panjang Waisak, Kemenhub Gencar Periksa Bus Pariwisata untuk Keselamatan

Cek Bus Pariwisata saat libur panjang, petugas temukan surat uji kelaikan jalan palsu.
Cek Bus Pariwisata saat libur panjang, petugas temukan surat uji kelaikan jalan palsu.

Jakarta Kementerian Perhubungan (Kemenhub) melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap bus pariwisata akibat meningkatnya kecelakaan yang terjadi belakangan ini. Dalam pemeriksaan tersebut, petugas menemukan beberapa kasus pemalsuan surat lulus uji laik jalan elektronik.

Selama libur panjang Hari Raya Waisak 2024, Kemenhub aktif memeriksa kesiapan operasional bus pariwisata untuk mencegah kecelakaan seperti yang terjadi di Subang, Jawa Barat.

“Selama masa liburan ini, Ditjen Perhubungan Darat berkomitmen meningkatkan pengawasan terhadap bus pariwisata. Pengawasan ini mencakup pemeriksaan kelengkapan surat-surat kendaraan dan kelaikan jalan bus,” ujar Direktur Jenderal Perhubungan Darat Hendro Sugiatno dalam keterangan tertulis, Sabtu (25/5/2024).

Kegiatan ini dilakukan bekerja sama dengan Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ), Dinas Perhubungan Provinsi/Kabupaten/Kota, PT Jasa Raharja, pihak kepolisian untuk penegakan hukum, serta pengelola area wisata.

Dari pemeriksaan yang dilakukan Direktorat Jenderal Perhubungan Darat di wilayah DKI Jakarta, Banten, Kabupaten Bogor, dan Riau, ditemukan bahwa 69 persen atau 46 bus telah memiliki Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-e).

Baca Juga  Kemenhub Ungkap Pelanggaran Tarif Maskapai, Berpotensi Tertuju pada 2-3 Operator

Namun, bus pariwisata lainnya ditemukan tidak memenuhi syarat administrasi, seperti KIR yang sudah habis masa berlakunya dan Kartu Pengawasan (KP) yang belum diperpanjang. Bahkan, ada juga yang memalsukan BLU-e atau surat lulus uji laik jalan elektronik.

“Kami menemukan masih banyak bus pariwisata yang tidak memenuhi syarat administrasi. Ada 12 bus (18 persen) yang masa berlaku KIR-nya sudah habis, dan 6 bus (9 persen) yang KP-nya belum diperpanjang. Sisanya tidak dapat menunjukkan hasil uji KIR dan KP,” jelas Hendro.

“Bahkan, ditemukan 2 bus dengan BLU-e palsu. Kasus-kasus seperti ini akan diteruskan ke kepolisian untuk ditindaklanjuti agar memberikan efek jera,” tambahnya.

Hendro menegaskan bahwa Kemenhub akan menindak tegas bus pariwisata yang tidak memenuhi persyaratan administrasi. Penindakan berupa tilang oleh kepolisian dan kewajiban untuk membuat surat pernyataan agar tidak beroperasi sebelum melakukan uji KIR perpanjangan.

Baca Juga  Bank Sampah Asri Mandiri, Solusi Inovatif Atasi Masalah Sampah di Desa Benteng

“Kegiatan ini merupakan bentuk pelayanan Ditjen Hubdat dalam memberikan pengawasan untuk menciptakan transportasi yang aman. Kami berharap dengan sosialisasi dan pengawasan ini, semua pemilik angkutan wisata dapat memprioritaskan aspek keselamatan dan keamanan pengguna angkutan umum,” ujar Hendro.(BY)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *