Buruh Desak Pemerintah Cabut PP Tapera

Buruh
Buruh menggelar aksi besar-besaran menolak PP 21/2024 tentang Tapera di Istana Negara, Jakarta, Kamis (6/6/2024).

Jakarta – Para pekerja atau buruh akan melakukan aksi besar-besaran menolak Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis (6/6/2024). Mereka mendesak pemerintah untuk mencabut PP tersebut.

“Partai Buruh dan KSPI akan menggelar aksi besar yang diikuti ribuan buruh pada hari Kamis, 6 Juni di Istana Negara, Jakarta, dengan tuntutan mencabut PP No. 21 Tahun 2024 tentang Tapera dan merevisi UU Tapera,” kata Presiden Partai Buruh dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal, beberapa waktu lalu.

Iqbal mengemukakan enam alasan utama mengapa buruh menolak iuran Tapera yang juga dibebankan kepada pekerja.

Pertama, dengan potongan iuran sebesar 2,5 persen dari upah buruh, dalam 10 hingga 20 tahun kepesertaannya, buruh tidak akan mampu membeli rumah. Bahkan, uang muka saja tidak akan mencukupi.

Kedua, ada kekhawatiran pemerintah akan lepas tanggung jawab dalam program ini karena tidak ada kontribusi APBN, sehingga semuanya dibebankan kepada pekerja yang membayar iuran.

Baca Juga  Pemerintah Solok Selatan Berikan Dukungan dengan Bazar Murah Bahan Pokok

Ketiga, program Tapera dianggap akan membebani biaya hidup buruh. Saat ini daya beli buruh turun 30 persen dan upah minimum sangat rendah akibat Undang-Undang (UU) Cipta Kerja.

“Potongan iuran Tapera sebesar 2,5 persen yang harus dibayar buruh akan menambah beban biaya hidup sehari-hari,” kata Iqbal.

Keempat, buruh menyebut program Tapera rawan potensi korupsi. Saat ini hanya ada sistem jaminan sosial (social security) atau bantuan sosial (social assistance). Jika jaminan sosial, dananya berasal dari iuran peserta atau pajak dengan penyelenggara independen, bukan pemerintah. Sedangkan bantuan sosial dananya berasal dari APBN dan APBD dengan penyelenggara pemerintah.

“Model Tapera bukanlah keduanya, karena dananya dari iuran masyarakat dan pemerintah tidak mengiur, tetapi penyelenggaranya adalah pemerintah,” ucapnya.

Kelima, iuran Tapera terkesan memaksa. Jika konsep Tapera adalah tabungan, seharusnya bersifat sukarela, bukan memaksa. Tapera sebagai tabungan sosial tidak boleh ada subsidi penggunaan dana antar peserta, seperti dalam program Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan.

Baca Juga  Pemerintah dan Bank Nagari Gencarkan Pemberantasan Judi Online

Keenam, program ini masih belum jelas karena regulasi pendukung yang diatur dalam Peraturan Menteri terkait belum siap.

Menurut buruh, program ini cukup riskan jika diterapkan kepada pekerja di sektor swasta. Banyak pekerja masih berstatus kontrak atau outsourcing, sehingga status pekerjaan mereka dapat diputus sewaktu-waktu oleh perusahaan.(des)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *