MKMK tak Berhak Batalkan Putusan MK, Ini Alasannya

Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie. (dok/tirto.id)
Ketua MKMK Jimly Asshiddiqie. (dok/tirto.id)

Jakarta Advokat Pengawal Konstitusi (APK), salah satu pihak yang melaporkan dugaan pelanggaran kode etik oleh Hakim Konstitusi Arief Hidayat, menyoroti bahwa Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang berkaitan dengan syarat usia minimum calon presiden dan wakil presiden.

Putusan Nomor 90 tersebut menyatakan bahwa anggota legislatif dan kepala daerah di semua tingkatan berhak menjadi calon presiden atau wakil presiden, meskipun belum mencapai usia 40 tahun. Putusan ini membuka peluang bagi Wali Kota Solo, Gibran Rakabuming (36 tahun), untuk menjadi calon wakil presiden dalam Pilpres 2024.

Namun, terdapat dugaan kuat bahwa beberapa hakim konstitusi melanggar kode etik saat menyusun putusan tersebut, terutama Ketua MK Anwar Usman yang juga merupakan paman Gibran. Akibatnya, pakar hukum tata negara, Denny Indrayana, melaporkan Anwar ke MKMK dan mendesak MKMK untuk mengoreksi putusan MK Nomor 90.

Baca Juga  Analisis Pakar Hukum; Putusan MK Perpanjang Masa Jabatan Pimpinan KPK Hanya untuk Keperluan Politik Pilpres 2024

Koordinator APK, Raden Elang Mulyana, menjelaskan bahwa MKMK tidak memiliki wewenang untuk mengubah atau membatalkan putusan MK Nomor 90, karena itu tidak termasuk dalam kewenangannya. MKMK hanya berwenang untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 3 Ayat 2 Peraturan MK Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Raden menekankan bahwa MKMK tidak memiliki dasar hukum yang memungkinkan perubahan atau pembatalan pelaksanaan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Ia juga mengacu pada kasus pelanggaran kode etik oleh mantan Hakim Konstitusi Akil Mochtar dan Patrialis Akbar, di mana MKMK menyatakan pelanggaran kode etik dan menjatuhkan sanksi pemberhentian secara tidak hormat tanpa membatalkan atau mengubah putusan MK yang melibatkan keduanya.

Raden juga menyoroti bahwa putusan MK bersifat final, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C Ayat 1 UUD 1945, yang berarti putusan tersebut memiliki kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum dan tidak dapat dianulir oleh lembaga mana pun. Putusan MK juga bersifat mengikat.

Baca Juga  Kasad : Public Speaking Sangat Vital Bagi Dansat TNI AD

MKMK menerima 21 laporan dugaan pelanggaran kode etik terhadap semua hakim konstitusi yang terlibat dalam penyusunan putusan Nomor 90, dengan Ketua MK Anwar Usman menjadi pihak yang paling banyak dilaporkan. MKMK, yang dipimpin oleh Jimly Asshiddiqie, telah menggelar sidang pemeriksaan pendahuluan dan pembuktian secara intensif sejak tanggal 31 Oktober hingga 3 November 2023. Sembilan hakim konstitusi juga telah diperiksa, termasuk dua kali pemeriksaan khusus terhadap Anwar Usman.

MKMK akan mengumumkan putusan etiknya pada tanggal 7 November 2023. Jimly menyatakan bahwa dalam putusan etik tersebut akan ditentukan pula bagaimana implikasinya terhadap Putusan MK Nomor 90.(*)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *