MK Gelar Sidang Putusan Terkait Batas Usia Capres dan Cawapres

MK
MK menggelar sidang putusan atas gugatan batas usia maksimal capres-cawapres 70 tahun hari ini.

Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang putusan terkait batas usia calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) pada Senin (23/10/2023). Terdapat lima perkara yang berkaitan dengan batas usia maksimal 70 tahun dalam petitumnya yang menjadi fokus sidang tersebut.

Pertama, dalam perkara Nomor 93/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Guy Ronggo Boro, MK diminta untuk menyatakan bahwa pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu yang menyebutkan ‘berusia paling rendah 40 tahun’ bertentangan dengan UUD 1945, khususnya pasal 28D ayat (1) dan (3), dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat selama tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 21 tahun’.

Kedua, dalam perkara Nomor 96/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Riko Andi Sinaga, MK diminta untuk menyatakan bahwa frasa ‘berusia paling rendah 40 tahun’ bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 25 tahun’.

Ketiga, dalam perkara Nomor 102/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Rio Saputro dkk, MK diminta untuk menyatakan bahwa pasal 169 huruf (d) pada UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai ‘tidak pernah mengkhianati negara, tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi, tidak pernah memiliki rekam jejak melakukan pelanggaran HAM, bukan orang yang terlibat dan/atau menjadi bagian peristiwa penculikan aktivis tahun 1998, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku penghilangan orang secara paksa, tidak pernah melakukan tindak pidana genosida, bukan orang yang terlibat dan/atau pelaku kejahatan terhadap kemanusiaan dan tindakan yang antidemokrasi, serta tindak pidana berat lainnya.

Baca Juga  PUPR Targetkan Serap 80.000 Tenaga Kerja untuk Bangun Jalan dan Jembatan Tahun Ini

Dalam petitum lainnya, dalam perkara ini, Rio Saputro Dkk meminta MK menyatakan bahwa pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 secara bersyarat dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 40 tahun dan paling tinggi 70 tahun pada proses pemilihan’.

Keempat, dalam perkara Nomor 104/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Gulfino Guevarrato, MK diminta untuk menyatakan bahwa pasal 169 huruf (n) pada UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan UUD 1945 pasal 28J ayat (1) dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai ‘belum pernah menjabat sebagai presiden dan wakil presiden selama 2 kali masa jabatan yang sama, dan belum pernah mencalonkan diri sebagai Presiden dan wakil presiden sebanyak 2 kali dalam jabatan yang sama’.

Baca Juga  Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi Memutuskan Memberhentikan Ketua MK, Anwar Usman

Dalam petitum lainnya, Gulfino meminta MK menyatakan bahwa pasal 169 huruf q pada UU Nomor 7 Tahun 2017 bertentangan dengan pasal 28D ayat (3) dan pasal 28J ayat (1) UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat selama tidak dimaknai ‘berusia paling rendah 21 Tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama’.

Kelima, dalam perkara Nomor 107/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh Rudy Hartono, MK diminta untuk menyatakan frasa ‘usia paling rendah 40 Tahun’ pada pasal 169 huruf q UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagai konstitusional bersyarat. Artinya, harus ditafsirkan pula dengan keberadaan norma pembatasan usia maksimal dengan frasa ‘usia paling tinggi 70 tahun’ sebagai bagian tak terpisahkan dari persyaratan menjadi calon presiden dan calon wakil presiden.(des)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *