DPRD Cianjur Minta Hiswana Migas Hentikan Pembatasan Penjualan Pertalite

 

DPRD Cianjur menyoroti pembatasan penjualan SPBU di malam hari. 




CIANJUR – DPRD Kabupaten Cianjur angkat bicara terkait pembatasan penjualan pertalite oleh SPBU di malam hari. Mereka meminta Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) Cianjur, menghentikan pembatasan penjualan BBM bersubsidi tersebut.

Pembatasan penjualan pertalite pada malam seperti itu dinilai merugikan konsumen atau warga dan tidak sesuai aturan, sebagaimana dikutip iNews.id.

Wakil Ketua DPRD Cianjur, Deden Nasihin mengaku baru mendapat laporan terkait pembatasan penjualan BBM jenis pertalite yang dilakukan pengelola SPBU dengan dalih kesepakatan bersama dan atas pemberitahuan secara lisan dari Pertamina.

“Ini tidak benar, kalau memang atas dasar lisan tidak kuat. Seharusnya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah berwenang atau Pertamina. Kami akan segera tindak lanjuti karena dapat meresahkan warga khususnya pemilik kendaraan,” katanya, Sabtu (4/3/2023).

Baca Juga  PWDPI NTB Dapat Dukungan Penuh dari Gubernur

Wakil Ketua DPRD Cianjur, Deden Nasihin mengaku baru mendapat laporan terkait pembatasan penjualan BBM jenis pertalite yang dilakukan pengelola SPBU dengan dalih kesepakatan bersama dan atas pemberitahuan secara lisan dari Pertamina.

“Ini tidak benar, kalau memang atas dasar lisan tidak kuat. Seharusnya sesuai dengan aturan yang dikeluarkan pemerintah berwenang atau Pertamina. Kami akan segera tindak lanjuti karena dapat meresahkan warga khususnya pemilik kendaraan,” katanya, Sabtu (4/3/2023).

Baca Juga  Kerjasama Dengan Pemko Payakumbuh, Tiffany Houseware Payakumbuh Akan Bina Karyawan Menjadi Enterpreneur

Termasuk melaporkan jika mencurigai kendaraan yang sudah berkali-kali mengisi BBM ke SPBU, dan tidak melayani pembeli dengan jerigen, bukan menutup pembelian pada tengah malam hingga pagi hari karena banyak warga yang membutuhkan BBBM untuk menunjang aktivitasnya.

“Terlebih ini hanya sepihak dan berlaku di seluruh SPBU yang ada di Cianjur, sedangkan di daerah lain tidak. Ini jelas melanggar aturan karena warga yang berhak mendapat BBM bersubsidi tidak mendapat pelayanan,” tutur dia.

Pihaknya tambah Denas, akan meminta Komisi II DPRD Cianjur, untuk memanggil pengurus Hiswana Migas Cianjur, guna memberikan penjelasan dasar atau aturan yang digunakan menghentikan penjualan BBM jenis pertalite tersebut.(*) 

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *