Jakarta – Hencky Luntungan, seorang senior dari Partai Demokrat yang mendukung kubu Moeldoko, menyatakan bahwa Partai Demokrat yang dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) berpotensi menghadapi tantangan berat setelah Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan peninjauan kembali (PK) terkait kepemimpinan ganda dalam partai tersebut.
Hencky berpendapat bahwa keputusan MA ini dapat memperdalam perpecahan di dalam Partai Demokrat, yang pada akhirnya mungkin berdampak negatif pada hasil Pemilu Serentak 2024.
“Dalam situasi saat ini, Partai Demokrat mungkin akan mengalami perpecahan yang merugikan dan ini bisa berdampak pada masa depan partai menjelang pemilihan presiden. Saya memiliki keyakinan kuat bahwa suara partai ini akan terpengaruh,” ujar Hencky, Kamis (10/8).
Hencky juga menambahkan bahwa walaupun tanpa konflik saat ini, popularitas Partai Demokrat telah mengalami penurunan dari waktu ke waktu. Ia mengingatkan tentang hasil rendah Partai Demokrat pada Pemilu 2019, yang hanya berhasil meraih sekitar 7 persen dukungan suara.
Terkait langkah selanjutnya yang akan diambil oleh kubu Moeldoko sebagai tanggapan terhadap keputusan MA, Hencky mengaku belum mengetahuinya. Ia menyatakan bahwa hal tersebut merupakan tanggung jawab Moeldoko dan Sekretaris Jenderal Partai Demokrat versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Johnny Allen.
Hencky juga menegaskan penghargaannya terhadap keputusan MA, sambil tetap meyakini bahwa kepemimpinan Moeldoko di Partai Demokrat adalah sah. Ia juga menegaskan bahwa Kongres Luar Biasa (KLB) yang diadakan di Medan memiliki dasar hukum sebagai acara yang mendirikan partai.
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah menolak permohonan peninjauan kembali (PK) yang diajukan oleh Moeldoko terkait Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) mengenai kepemimpinan Partai Demokrat. Permohonan PK tersebut awalnya diajukan oleh Moeldoko, yang pada saat itu merupakan Ketua Umum Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang.
Konflik di dalam Partai Demokrat dimulai dari tindakan sejumlah tokoh senior partai pada awal tahun 2021. Mereka mengadakan kongres luar biasa di Deli Serdang pada 5 Maret, di mana mereka menunjuk Kepala Staf Presiden, Moeldoko, sebagai Ketua Umum, dan politikus Demokrat, Johnny Allen, sebagai Sekretaris Jenderal.
Langkah ini diambil ketika Partai Demokrat telah dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). SBY dan AHY melalui jalur hukum berupaya mempertahankan kepemimpinan partai, namun Moeldoko berhasil mengajukan permohonan peninjauan kembali (PK) terhadap kepengurusan yang dipimpin oleh AHY.(ab)
