Realisasi Penerimaan Negara di Sumatera Utara Mencapai Rp21,65 Triliun hingga September 2021

ilustrasi
ilustrasi

Medan – Realisasi penerimaan negara di Provinsi Sumatera Utara hingga tanggal 30 September 2021, atau Triwulan III, mencapai Rp21,65 triliun secara bruto. Jumlah ini berhasil mencapai 85,85 persen dari target penerimaan negara tahun 2021 sebesar Rp25,22 triliun.

Tidak hanya itu, realisasi tersebut juga mengalami pertumbuhan sebesar 8,13 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020.

“Berdasarkan capaian Penerimaan Bruto Per Jenis Pajak, di Sumatera Utara, persentase yang tercapai adalah PPh Non Migas sebesar 65,02 persen, PPN dan PPNBM sebesar 109,97 persen, PBB sebesar 118,36 persen, dan Pajak Lainnya sebesar 66,47 persen,” ujar Bismar Fahlerie, Kepala Bidang Penyuluhan, Pelayanan, dan Hubungan Masyarakat pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Sumatera Utara I, pada Selasa, 18 Juli 2023.

Selain itu, penerimaan perpajakan internasional yang dikelola oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea Cukai Sumatera Utara juga mengalami peningkatan signifikan. Hingga tanggal 30 September 2021, penerimaan tersebut mencapai Rp3,98 triliun, menunjukkan pertumbuhan sebesar 332 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Rincian penerimaan perpajakan internasional terdiri dari Bea Masuk sebesar Rp670,25 miliar dengan pertumbuhan 117 persen, Bea Keluar sebesar Rp2,65 triliun dengan pertumbuhan mencapai 10.026 persen, dan Cukai sebesar Rp652,13 miliar dengan pertumbuhan 102 persen.

Baca Juga  Upaya KKP, Penertiban Bagan Tancap di Teluk Jakarta

Sementara itu, alokasi total Dana Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) Tahun Anggaran 2021 di Sumatera Utara mencapai Rp40,15 triliun, mengalami peningkatan sebesar Rp60,05 miliar jika dibandingkan dengan Tahun Anggaran sebelumnya yang sebesar Rp40,09 triliun.

Dari alokasi tersebut, Dana Alokasi Umum (DAU) memiliki nilai pagu terbesar, yakni Rp22,68 triliun atau sebesar 56,49 persen dari total alokasi TKDD. Sementara itu, Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik memiliki alokasi sebesar Rp7,95 triliun atau 19,80 persen.

Bismar Fahlerie menjelaskan bahwa realisasi penyaluran TKDD ke seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) di Sumatera Utara hingga tanggal 27 Oktober 2021 mencapai Rp31,34 triliun. Hal ini menandakan bahwa kinerja penyaluran TKDD di Sumatera Utara mencapai 78,03 persen.

Namun, terjadi kontraksi sebesar 11,04 persen dalam penyaluran tersebut jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 89,07 persen. Rincian realisasi penyaluran TKDD hingga 27 Oktober 2021 adalah sebagai berikut:

Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp1,34 triliun (84,93 persen)
Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp18,78 triliun (82,81 persen)
DAK Fisik sebesar Rp1,48 miliar (49,85 persen)
Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp253,96 miliar (56,87 persen)
DAK Non Fisik sebesar Rp6,21 triliun (78,18 persen)
Dana Desa sebesar Rp3,26 triliun (72,03 persen)
Dalam rangka mempercepat realisasi penyaluran TKDD, Kementerian Keuangan telah menerapkan kebijakan relaksasi berupa penyederhanaan atau penundaan kelengkapan dokumen persyaratan.

Baca Juga  Kang Ace Dorong Pemerintah Pusat Bersinergi dengan Pemda dalam Pembangunan Sosial

Bismar berharap agar pemerintah daerah di Sumatera Utara dapat merespons dengan baik dan mengambil langkah-langkah sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk mempercepat realisasi penyaluran TKDD.

Bismar juga mengungkapkan bahwa pencapaian realisasi penerimaan pajak ini telah dilaporkan kepada Komisi XI DPR-RI saat melaksanakan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun 2021-2022 ke Provinsi Sumatera Utara pada Rabu, 27 Oktober 2021. Pertemuan tersebut melibatkan Komisi XI DPR RI yang dipimpin oleh Agun Gunanjar Sudarsa dari Fraksi Partai Golkar dan dihadiri oleh Iwan Djuniardi selaku Staf Ahli Bidang Peraturan dan Penegakkan Hukum Pajak dari Kementerian Keuangan. (dj)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *