Jakarta – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menekankan pentingnya agar alokasi belanja negara untuk tahun 2024 diserap dengan tepat sasaran, transparan, dan dapat beradaptasi terhadap berbagai perubahan situasi.
Pesan ini disampaikan oleh Jokowi dalam pidatonya saat menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2024 kepada perwakilan pejabat kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Presiden Jokowi menekankan disiplin, kehati-hatian, dan ketepatan sasaran dalam menggunakan anggaran yang telah diberikan. Ia juga memberikan peringatan mengenai potensi krisis dan resesi ekonomi yang dapat dipicu oleh dampak geopolitik global yang semakin kompleks dan perubahan iklim yang semakin nyata.
Poin kedua yang disorot Jokowi adalah perlunya transparansi dan akuntabilitas keuangan daerah untuk mencegah penyalahgunaan anggaran dan korupsi. Ia menegaskan pentingnya otoritas berwenang menjaga transparansi dan tidak memberikan celah untuk praktik korupsi.
Dalam konteks penyerapan anggaran tahun 2023, Jokowi meminta percepatan penyerapan optimal dalam tiga minggu ke depan. Ia mencatat bahwa realisasi penyerapan anggaran pemerintah pusat dan daerah masih di tingkat 74 persen dan 64 persen, dan mengingatkan akan pentingnya penyerapan dana yang optimal.
Pesan terakhir yang disampaikan Jokowi adalah perlunya persiapan untuk menghadapi ketidakpastian melalui penyesuaian otomatis. Ia menekankan kelenturan dalam menghadapi perubahan situasi yang mungkin terjadi kapan saja.
Presiden menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan adalah uang rakyat, sehingga fokus harus pada hasil yang maksimal dan manfaat yang besar bagi rakyat. Ia menekankan bahwa orientasi utama adalah hasil, sementara tetap mematuhi prosedur yang berlaku.
Penyerahan DIPA dan TKD 2024 dilakukan secara digital, menandai pergeseran dari penggunaan dokumen fisik sebelumnya. Alokasi belanja negara 2024 diarahkan untuk menyelesaikan infrastruktur prioritas, mendukung transformasi ekonomi hijau, dan reformasi birokrasi serta aparatur negara, termasuk dukungan untuk pelaksanaan Pemilu 2024.
Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran sebesar Rp857,6 triliun, naik 5,3 persen dari alokasi 2023, dalam bentuk TKD untuk mendukung penggajian pegawai pemerintah, terutama guru dan tenaga kesehatan. Tambahan anggaran juga ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik, operasional sekolah, PAUD, pendidikan kesetaraan, dan penanggulangan kemiskinan ekstrem serta penurunan stunting.(des)
