Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Arifin Tasrif, mengungkapkan perihal kendala pendanaan yang menghambat pelaksanaan Program Pensiun Dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Meskipun dana tersedia, Arifin mengakui bahwa tantangan ini mirip dengan pendanaan komersil.
“Dana memang ada, tapi hampir mirip dengan pendanaan komersil,” ungkapnya dalam wawancara di kantornya, Kementerian ESDM, Jakarta, pada Jumat (17/11/2023).
Arifin menyebut bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) turut memperhatikan isu ini dalam pertemuan dengan Presiden Amerika Serikat Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC, Amerika Serikat, pada Senin, 13 November 2023.
“Pak Presiden mengajukan pertanyaan serupa kepada Pak Biden. Kita memerlukan sumber dana dengan beban bunga yang memudahkan, tidak seperti pendanaan komersil,” tambahnya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jisman Parada Hutajulu, menjelaskan bahwa Program Pensiun Dini PLTU batu bara dalam negeri masih menghadapi ketidakpastian dan bersifat kondisional. Pemerintah masih menunggu kejelasan pendanaan untuk memastikan bahwa ini tidak akan mengganggu keandalan sistem ketenagalistrikan dalam negeri.
Pendapat serupa disampaikan oleh Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (Dirjen EBTKE) Kementerian ESDM, Yudo Dwinanda Priaadi. Investasi untuk program pensiun dini PLTU Batubara masih menunggu kepastian keuangan, dan rincian lebih lanjut akan diinformasikan pada acara COP-28 atau rapat tahunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).
“Semua ini mengikuti aturan. Jika ada kompensasi yang diberikan, tentu ada aturannya,” tegas Yudo.(BY)
