Tua Pejat – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat (Sumbar) telah mengundang perwakilan dari lima kementerian untuk mengadakan pertemuan pada Kamis (29/2/2024) guna membahas berbagai isu yang dihadapi oleh Kabupaten Kepulauan Mentawai.
Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menyatakan bahwa tujuan dari pertemuan ini adalah untuk merumuskan strategi percepatan pembangunan di Mentawai. Mengingat bahwa daerah tersebut masih tergolong tertinggal, perhatian serius dari semua pihak dianggap sangat diperlukan.
Dalam pertemuan koordinasi ini, dua pokok pembahasan utama yang akan ditekankan adalah upaya percepatan pembangunan di sektor ekonomi, serta pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Mahyeldi menekankan bahwa kedua aspek ini sangat terkait dengan ketersediaan infrastruktur, dan penanganannya bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah daerah.
Mahyeldi menjelaskan bahwa kompleksitas permasalahan di Mentawai memerlukan solusi dengan skala kewenangan yang lebih luas. Oleh karena itu, pihak kementerian juga diundang untuk turut serta dalam pertemuan ini.
Lima kementerian yang diundang Pemprov Sumbar meliputi Kementerian PPN-Bappenas, Kementerian Desa (Kemendes), Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Kementerian Investasi/BKPM, serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf). Gubernur berharap bahwa setiap kementerian akan mengutus perwakilan mereka.
Pihak Pemprov Sumbar juga mengundang sejumlah instansi vertikal di Sumbar untuk ikut serta dalam pertemuan ini. Harapannya, pertemuan ini akan menghasilkan solusi konkret untuk kemajuan Mentawai ke depan.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumbar, Medi Iswandi, menambahkan bahwa mengatasi status tertinggal Kabupaten Kepulauan Mentawai memerlukan peran aktif dari Pemerintah Pusat. Masalah utama di Mentawai mencakup rendahnya pertumbuhan ekonomi, rendahnya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingginya angka kemiskinan, dan stunting.
Iswandi juga menjelaskan bahwa pertemuan diadakan di Tua Pejat, Kabupaten Kepulauan Mentawai, agar peserta dapat merasakan secara langsung kondisi kehidupan masyarakat di sana. Dengan prediksi jumlah peserta sekitar 300 orang, diharapkan setelah merasakan langsung kondisi di Mentawai, para peserta dapat memberikan solusi yang lebih nyata. Pertemuan ini juga akan dihadiri oleh seluruh Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Sumbar dan Pemkab Kepulauan Mentawai.(des)
