Tanah Datar– Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan workshop klasikal capacity building untuk media massa tahun 2025. Kegiatan ini berlangsung pada 20–21 November di Hotel Emersia, Kabupaten Tanah Datar, dengan tujuan memperkuat kapasitas insan pers dan meningkatkan efektivitas komunikasi BI.
Workshop mengangkat tema “Jurnalisme Ekonomi di Era Bank Sentral Digital: Mengawal Tata Kelola dan Kontribusi Nyata untuk Perekonomian Nasional”, diikuti oleh 23 peserta dari media cetak, elektronik, dan daring.
Acara dibuka langsung oleh Kepala Perwakilan BI Sumbar, Moh. Abdul Majid Ikram, dan menghadirkan sejumlah materi, antara lain:
Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dan indikator kesejahteraan ekonomi Sumbar oleh BPS Sumbar.
Upaya pengendalian harga oleh Bagian Perekonomian Kabupaten Tanah Datar.
Sosialisasi perkembangan digitalisasi sistem pembayaran dan perlindungan konsumen oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Sumbar, Dandy Dindarto Seno.
Dalam kesempatan itu, Kepala Dinas Koperasi, UKM, dan Perdagangan Tanah Datar, Masni Yuletri, memaparkan program pengendalian harga yang telah dilaksanakan, termasuk:
Gertak Babe (Gerakan Tanam Serentak Komoditas Bawang dan Cabai).
Bang Cerah (Pengembangan Kawasan Cabai dan Bawang Merah).
Peduli Babe (Peningkatan Produksi dan Hilirisasi Bawang serta Cabai).
“Alhamdulillah, Tanah Datar telah lima kali berturut-turut meraih penghargaan TPID (Tim Pengendali Inflasi Daerah) tingkat nasional. Prestasi ini dicapai melalui strategi nasional yang mencakup keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi yang efektif,” ujar Masni.
Sementara itu, Dandy Dindarto Seno menekankan pentingnya penggunaan QRIS di masyarakat yang terus berkembang, sekaligus mengingatkan perlunya perlindungan data pribadi, antara lain: tidak membagikan OTP, PIN, atau CVV kepada orang lain, mengganti PIN secara berkala, dan menjaga keamanan jaringan internet.
Melalui workshop ini, BI berharap fungsi komunikasi dapat berjalan lebih optimal, sehingga kebijakan ekonomi dapat tersampaikan secara efektif kepada masyarakat.(des*)
