Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana

Langkah Besar PT AHM, Motor Listrik Honda EM1 e: Mulai Dikirim kepada Konsumen

Motor listrik Honda EM1 e: telah dikirim ke konsumen, segini jumlahnya.
Motor listrik Honda EM1 e: telah dikirim ke konsumen, segini jumlahnya.

Jakarta PT Astra Honda Motor (AHM) telah secara resmi mengirimkan sejumlah motor listrik Honda EM1 e: kepada konsumen, menandai langkah signifikan dalam industri sepeda motor nasional. Sebanyak 60 unit motor listrik Honda EM1 e: telah diterima oleh konsumen sejak pengumuman harga pada Desember 2023.

Octavianus Dwi Putro, Direktur Pemasaran PT AHM, menyatakan bahwa pengiriman tersebut masih terus berlanjut, dengan harapan peningkatan jumlah pemesanan di masa mendatang. Selain itu, pengiriman masih berfokus di Pulau Jawa, sementara pengiriman ke luar Pulau Jawa masih dalam proses pengiriman.

“Saat ini kita sudah mengirimkan ke konsumen 60 unit. Sejauh ini (mayoritas) masih Pulau Jawa karena kan ke luar Jawa masih proses delivery,” ungkap Octa di AHM Safety Riding & Training Center, Cikarang, Jumat (2/2/2024).

Dari 60 unit yang dikirimkan, Octa menjelaskan bahwa tidak semua konsumen memanfaatkan subsidi Rp7 juta yang ditawarkan. Kebijakan subsidi tersebut berlaku dengan syarat 1 Nomor Induk Kependudukan (NIK) Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk 1 unit motor listrik, sehingga pembelian lebih dari satu unit tidak memenuhi syarat subsidi.

Sebelumnya, Thomas Wijaya, Wakil Presiden Direktur Eksekutif PT AHM, mengungkapkan bahwa sebanyak 100 unit Honda EM1 e: sudah terpesan sejak peluncurannya di GIIAS 2023 pada bulan Agustus. Sementara itu, untuk tahun ini, Honda berkomitmen untuk meluncurkan dua model motor listrik baru dengan performa lebih besar dibandingkan Honda EM1 e:. Ini merupakan bagian dari komitmen AHM untuk merilis tujuh model motor listrik secara bertahap di Indonesia hingga tahun 2030.

“Tahun ini ada dua model, EM1 dan EM1 plus. Seperti yang sudah diumumkan sebelumnya, dua model tahun ini, mudah-mudahan dua model (baru) di tahun depan. Saat ini ada 7 model yang sudah kita umumkan tahun lalu (2022),” ungkap Thomas beberapa waktu lalu.

Meski merencanakan tujuh model, Thomas tidak menutup kemungkinan Honda akan membawa lebih banyak motor listrik ke Indonesia, tergantung pada permintaan pasar yang akan dinilai dan disesuaikan secara cermat.

“Sambil melihat demand dan pasarnya seperti apa di sini. Bisa saja dari rencana 7 model itu bisa berkembang menjadi lebih banyak lagi,” tambahnya.(BY)