Kotim  

Bupati Kotim; Gaji Pegawai Tidak Boleh Terlambat, Pengerjaan Proyek Fisik Bisa Ditunda

H. Halikinnor
H. Halikinnor

Sampit, fajarharapan.id – Perhatian luar biasa kembali ditunjukkan Bupati Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), H. Halikinnor terhadap kesejahteraan pegawainya. Ia menekankan pembayaran gaji pegawai dan tenaga kontrak (tekon) tidak boleh terlambat.

Dalam langkah yang jarang diambil oleh banyak pemimpin daerah, Bupati Halikinnor menegaskan bahwa pembayaran gaji pegawai, tenaga kontrak, dan tunjangan lainnya adalah prioritas utama dibandingkan pengerjaan fisik proyek.

Bupati Halikinnor dengan tegas menyatakan bahwa gaji pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kotim tidak boleh mengalami penundaan. “Saya tegaskan, gaji pegawai, tenaga kontrak, TPP, insentif jangan sampai terlambat,” ujar Halikinnor, Rabu (19/6/2024).

Ia menambahkan bahwa pembayaran tepat waktu adalah hal yang harus dijunjung tinggi.

Menurut Bupati Halikinnor, menunda pengerjaan fisik suatu proyek lebih dapat diterima daripada menunda pembayaran hak-hak pegawai. “Lebih baik menunda pengerjaan fisik proyek daripada menunda gaji, insentif, dan TPP pegawai. Harus dibayar tepat waktu,” tegasnya lagi.

Hal ini menunjukkan komitmen Bupati Halikinnor untuk menjaga kesejahteraan pegawai dan memastikan mereka menerima hak-hak mereka tanpa hambatan.

Baca Juga  Program "Aladin" untuk Rumah Layak Huni di Kotawaringin Timur

Pernyataan ini juga menjadi bentuk kritik terhadap dinas-dinas terkait yang bertanggung jawab atas administrasi pembayaran.

“Kalau ada yang terlambat berarti dinas yang mengurusnya yang kurang becus,” ujar Halikinnor dengan nada serius.

Ia mengingatkan bahwa tanggung jawab administrasi adalah hal yang krusial dan harus dijalankan dengan profesionalisme tinggi.

Keputusan Bupati Halikinnor ini disambut baik oleh para pegawai di lingkungan Pemkab Kotim. Mereka merasa dihargai dan mendapatkan perhatian yang serius dari pimpinan daerah.

Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan motivasi dan kinerja pegawai dalam menjalankan tugas-tugas mereka sehari-hari.

Kesejahteraan pegawai memang seringkali menjadi isu krusial dalam birokrasi pemerintahan. Penundaan pembayaran gaji bisa berdampak negatif pada semangat kerja dan produktivitas pegawai. Oleh karena itu, langkah Bupati Halikinnor ini dianggap sebagai tindakan yang tepat dan strategis dalam menjaga stabilitas dan kinerja pemerintahan di Kotawaringin Timur.

Baca Juga  Bupati Kotim Apresiasi Warga Menghibahkan Tanah untuk Pembangunan Jalan di Sampit

Dengan menunda pengerjaan fisik proyek, Pemkab Kotim masih dapat memastikan kelangsungan pelayanan publik tanpa harus mengorbankan kesejahteraan pegawainya. Kebijakan Bupati Halikinnor ini bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam memprioritaskan hak-hak pegawai di atas kepentingan proyek fisik yang masih bisa ditunda pelaksanaannya.

Keberanian dan ketegasan Bupati Halikinnor dalam mengambil keputusan ini menunjukkan kepemimpinan yang bijaksana dan pro-pegawai, yang diharapkan dapat membawa dampak positif bagi seluruh jajaran pemerintahan di Kotawaringin Timur.(audy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *