Kotim  

Pemkab Kotim Antisipasi Pengangguran Massal, Tenaga Kontrak Berakhir November

Bupati Kotim Halikinnor ketika meninjau penerimaan tenaga kontrak beberapa waktu lalu.
Bupati Kotim Halikinnor ketika meninjau penerimaan tenaga kontrak beberapa waktu lalu.

Sampit – Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah (Kalteng), sedang berupaya mencari solusi untuk mengatasi potensi pengangguran massal karena kontrak tenaga kerja akan berakhir pada November 2023 mendatang.

Berdasarkan surat edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB), tanggal 28 November 2023 merupakan batas berakhirnya kontrak tenaga kerja.

Bupati Kotawaringin Timur, Halikinnor, berkomitmen untuk mempertahankan tenaga kerja kontrak yang diperlukan, terutama dalam jabatan fungsional yang tidak dapat digantikan perannya. Namun, tenaga kontrak administratif akan dipertahankan sesuai dengan kebutuhan.

“Apabila kontrak tenaga kerja berakhir pada bulan November, saya akan tetap mempertimbangkan untuk melanjutkan kontrak bagi mereka yang memang diperlukan, terutama di bidang pendidikan dan kesehatan,” jelas Halikinor kepada wartawan pada Sabtu (15/7/2023).

Baca Juga  Berpartisipasi Menyemarakkan Porprov Kalteng, Bupati Kotawaringin Timur Ajak Masyarakat dan Dunia Usaha

Anggota DPRD Kotim juga mengomentari tentang berakhirnya kontrak tenaga kerja pada tanggal 28 November 2023. “Kita perlu solusi dari Pemerintah terkait dengan berakhirnya kontrak tenaga kerja di Kabupaten Kotawaringin Timur pada bulan November nanti. Bagaimana pemerintah akan menanggulangi dan mengantisipasi agar tidak terjadi pengangguran massal di daerah ini,” kata Ketua Fraksi PAN DPRD, Dadang Siswanto.

Ia berharap pemerintah daerah dapat mengantisipasi dan mencari solusi untuk mengatasi masalah ini sehingga tidak timbul gejolak atau permasalahan baru akibat penghentian kontrak tenaga kerja tersebut.

Tidak hanya berdampak pada kehilangan pekerjaan, pemutusan kontrak tenaga kerja juga dapat mengganggu kinerja organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kotawaringin Timur.

Baca Juga  RSUD dr. Murjani Sampit, Mengutamakan Kepentingan Pasien Tanpa Diskriminasi

“Dengan jumlah tenaga kerja kontrak yang begitu banyak di Kotim, secara otomatis kinerja masing-masing OPD juga akan terganggu dalam beberapa tingkatan,” tambahnya. (audy)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *