Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana

Kota Payakumbuh Raih Lima Penghargaan Beruntun

Padang, fajarharapan.id – Pemerintah Kota Payakumbuh berhasil meraih empat penghargaan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang diterima langsung oleh Pj Wali Kota Payakumbuh Jasman Dt. Bandaro Bendang.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi bersama Staf Khusus Mendagri Muchlis Hamdy dalam kegiatan Musrenbang terintegrasi Provinsi Sumatera Barat di Hotel Pangeran Beach, Kota Padang Kamis (18/04/2024).

Empat penghargaan yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh yakni Kota Terbaik III pada Penghargaan Pembangunan Daerah, Penghargaan penurunan kemiskinan ekstrem dengan capaian 0 persen, terbaik II Penghargaan terbaik dalam capaian akses sanitasi layak dengan capaian 99,13 persen dan pernghargaan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender.

Disamping empat raihan prestasi tersebut, Kota Payakumbuh sebelumnya juga diumumkan sebagai juara pertama Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga) Award 2024 tingkat provinsi Sumbar dan akan mewakili Sumbar ke tingkat nasional.

Penjabat (Pj) Wali Kota Payakumbuh, Jasman Dt. Bandaro Bendang mengaku penghargaan yang didapat merupakan hasil kerja keras serta dukungan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah, unsur Forkopimda, dan masyarakat.

“Alhamdulillah hari ini kita mendapatkan empat penghargaan dari Pemprov Sumbar. Tentu ini berkat dari kerja keras semua OPD dan dukungan dari seluruh pihak,” katanya.

Jasman berharap penghargaan yang diterima dapat menjadi motivasi bagi Pemko Payakumbuh dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Penghargaan ini merupakan awal untuk kita terus memberikan yang terbaik bagi masyarakat kita. Jadi jangan berpuas dengan penghargaan yang diterima ini. Kita harus selalu berbenah untuk lebih baik lagi dari hari ke hari,” ujarnya didampingi Sekda Payakumbuh Rida Ananda.

Tidak hanya menerima penghargaan, Pj Wali Kota Payakumbuh bersama kepala daerah lainnya melakukan Penandatanganan komitmen Rembuk Stunting.

Jasman mengatakan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen untuk dapat menurunkan bahkan membuat zero stunting di Kota Payakumbuh.

“Angka stunting kita terus mengalami penurunan dan tidak boleh lagi meningkat sehingga memang diperlukan komitmen dan dukungan dari seluruh pihak, tidak hanya dari pemerintah daerah,” katanya.

Sementara itu Gubernur Sumbar Mahyeldi berharap agar ke depannya pemerintah daerah yang mendapatkan penghargaan dapat terus meningkatkan kinerja sehingga memberikan dampak positif untuk masyarakat.

“Apapun hal positif yang telah dilakukan terus lanjutkan dan terus berinovasi sehingga dapat terus memberikan manfaat untuk masyarakat. Semoga penghargaan ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi untuk daerah lain,” ujarnya.

Hadir juga dalam kesempatan tersebut Deputi Bidang Ekonomi Bappenas Amalia Adininggar Widyasanti, Staf Khusus Menteri Dalam Negeri dan guru besar IPDN Muchlis Hamdy, unsur Forkopimda Provinsi Sumatera Barat, Kepala Daerah se Sumatera Barat, Kepala OPD Pemerintah Kota Payakumbuh. (zik)