Gubernur Mahyeldi Launching E Monev Keterbukaan Informasi Publik Sumatera Barat Tahun 2024, Ini Tanggapan PJ Walikota Pariaman

Kota Pariaman – Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi Launching Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Sumbar Tahun 2024, di The ZHM Premiere Hotel, Padang, Senin (24/6/2024).

Kegiatan yang dilaksankan Komisi Informasi (KIP) Sumbar ini, juga dihadiri PJ Walikota Pariaman Roberia bersama Walikota dan Bupati atau yang mewakili, Kepala Dinas Kominfo, Badan Publik yang ada di Sumbar dan Kota/Kabupaten se Sumbar.

Kata Gubernur Mahyeldi, Monev KIP merupakan momentum transformasi layanan informasi publik. Monev keterbukaan informasi sendiri dimaksudkan untuk menilai sejauhmana Badan Publik dalam menjalankan kewajiban-kewajiban layanan informasi publik kepada masyarakat.

Ia menuturkan KIP sebagai lembaga independen yang lahir dari Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang KIP. Lembaga ini bertugas untuk menjalankan amanat Undang-Undang, dan salah satunya melaksanakan Monev Badan Publik.

“Sesuai dengan tema yang diambil Mewujudkan Badan Publik Informatif di Sumbar, maka Pemprov Sumbar selalu berkomitmen untuk menjadikan badan publik yang transparan dan dapat diakses masyarakat luas” jelasnya.

Baca Juga  Kota Pariaman Naik Kelas Raih Penghargaan KLA 2023 Tingkat Nindya dari Menteri PPPA RI

Sementara itu, Pj Walikota Pariaman, Roberia mengatakan dengan adanya KIP sebagai upaya dan komitmen Pemerintah.
Yakni mendorong dan mewujudkan pemerintah yang terbuka, transparan, dan akuntabel sesuai dengan tujuan UU KIP serta Peraturan Komisi Informasi No.1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.

“Badan Publik memiliki peran penting dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Pada setiap informasi dari Badan Publik, harus dapat diakses masyarakat dengan mudah. Kecuali yang bersifat rahasia negara,” ungkapnya.

Dia menyebut KIP merupakan hak publik untuk mengetahui yang dilakukan badan public. Hal ini bertujuan agar penyelenggaraan pemerintahan dapat lebih akuntabel dan transparan.

Kegiatan ini merupakan tahapan awal dimulainya kegiatan Penilaian Badan Publik di Sumbar Tahun 2024.

Baca Juga  Kota Pariaman ; Hampir Semua Fasilitas Pelayanan Kesehatan Terakreditasi Paripurna 2023

Pada Kesempatan ini, juga dilakukan penandatanganan Pakta Integritas seluruh Bupati dan Walikota. Ini dilakukan dalam rangka mendukung keterbukaan informasi di daerah. Dan, penyerahan buku QRCode PPID oleh Gubernur kepada Bupati dan Walikota se Sumbar. (mc/ssc).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *