Kota Pariaman – Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DP3AKB) Kota Pariaman menyelenggarakan Sosialisasi Konvensi Hak Anak (KHA) di Aula Balaikota Pariaman, Kamis (30/11/2023).
Dalam kegiatan ini, menghadirkan narasumber dari Yayasan Ruandu, Muharman, S.Pt, M.Sos yang ikut dihadiri Staf Ahli Setdako Hertati Taher dengan serta perwakilan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak dan Perwakilan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah di Kota Pariaman.
“Konvensi Hak Anak (KHA) merupakan salah satu tolak ukur dalam Evaluasi Kota Layak (KLA). Dan, KLA merupakan kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan yang menjamin hak anak. Juga, perlindungan khusus anak yang dilakukan secara terencana, menyeluruh, dan berkelanjutan” ujar Kepala DP3AKB Lucyanel Arlym dalam sambutannya.
Kegiatan sosialisasi KHA ini, sebut Lucyanel Arlym, dilaksanakan dalam rangka memperkuat dan meningkatkan komitmen bersama serta meningkatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai KHA.
Lucy mengatakan, salah satu kunci penilaian pada KLA ini, bagaimana hak anak kita penuhi dari segala sisi. Sehingga dalam rangka pemenuhan hak anak. Oleh sebab itu, kita mendorong terwujudnya KLA, maka diperlukan pemahaman mendalam tentang KHA sebagai dasar bagi kita dalam mengambil keputusan yang mampu memenuhi hak-hak anak tersebut.
“Setiap sumber daya manusia dituntut untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas tentang persoalan seputar anak dan wacana tentang anak ini tidak terlepas dari KHA. Karena, konvensi ini menjadi dasar bagi dunia internasional termasuk Indonesia dan Kota Pariaman dalam memandang permasalahan yang dihadapi anak” imbuhnya.
Dia menyebut, ada empat prinsip yang harus dipenuhi dalam KHA. Yakni non diskriminasi, artinya semua hak yang diakui dan terkandung dalam KHA. Juga harus diberlakukan kepada setiap anak tanpa pembedaan apapun.
Yang terbaik untuk anak, yaitu dalam semua tindakan yang menyangkut anak, maka dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial pemerintah atau badan legislatif. Oleh sebab itu, kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama.
Selain itu, Hak hidup, kelangsungan dan perkembangan yakni bahwa negara-negara mengakui bahwa setiap anak memiliki hak yang melekat atas kehidupan.
Kemudian, Penghargaan terhadap pendapat anak, maksudnya bahwa pendapat anak, terutama jika menyangkut hal-hal yang mempengaruhi kehidupannya, perlu diperhatikan dalam setiap pengambilan keputusan.
Keempat prinsip tersebut harus kita penuhi dalam rangka pemenuhan 10 hak anak. Yakni Hak untuk mendapatkan identitas, Hak untuk mendapatkan Pendidikan, Hak untuk bermain, Hak untuk mendapatkan perlindungan, Hak untuk rekreasi, Hak untuk mendapatkan makanan, Hak untuk mendapatkan jaminan Kesehatan, Hak untuk mendapatkan status kebangsaan, Hak untuk turut berperan dalam pembangunan dan Hak untuk mendapatkan kesamaan.
Lucy menegaskan melalui pelatihan KHA ini diharapkan dapat memberikan pemahaman kepada kita semua baik pemangku kepentingan, tenaga pendidik, tenaga kesehatan, tokoh masyarakat, dunia usaha dan semua yang hadir pada saat ini tentang isi dan implementasi konvensi hak anak, meningkatkan kapasitas SDM dalam dibidang perlindungan dan pemenuhan hak anak.
Sehingga mampu melaksanakan langkah-langkah strategis dalam implementasi pemenuhan hak anak berdaasarkan isi KHA. Juga dapat memenuhi indikator Kota Pariaman Layak Anak serta tersedianya SDM yang handal dan terlatih KHA di Kota Pariaman.
Diketahui, pada tahun 2023 ini Kota Pariaman mendapatkan prestasi pada Anugerah Kota Layak Anak strata Nindya dan peringkat 3 (tiga) besar pada Anugerah KPAI. Yaitu Sistem Informasi Monitoring dan Evaluasi Pelaporan (SIMEP).
“Jadi, memang merupakan berat kita bersama untuk mempertahankan prestasi yang sudah kita raih pada saat ini. Dan, kita semua berharap prestasi tersebut dapat meningkat pada tahun berikutnya ,” tutup Lucy. (win/ssc).
