KPK RI Gelar Bimtek Pengendalian Gratifikasi Bagi ASN Pemko Pariaman

Kota Pariaman – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia gelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengendalian Gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintah Kota Pariaman bertempat di Aula Balaikota, Kamis (12/10/2023).

Kedeputian Bidang Pencegahan dan Monitoring Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik KPK RI, Anjas Prasetyo menyatakan bahwa sebagai ASN, kita mempunyai resiko atas tindakan korupsi.

“Kita harus belajar yang dimulai dari diri sendiri untuk tidak melakukan tindakan korupsi dan mencegah korupsi”, ujarnya.

Di Indonesia kita lihat, ungkap dia, pasti ada yang melakukan tindakan korupsi baik di pemerintahan daerah, kementerian maupun di DPR dan DPRD.

“Kita KPK RI memberikan bimtek ini gunanya untuk mengedukasi bagi ASN yang di Pemko Pariaman agar tidak melakukan tindakan korupsi untuk Indonesia Bebas Korupsi”, tegasnya.

Baca Juga  Aghtar Madu FC Raih Juara I ; Sekdako Pariaman Tutup Kejuaraan Piala Liga Paluah U-35+ di Stadion Mini Persikatim

Sementara itu, Staf Ahli Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Setdako Pariaman Sadrianto mengatakan, pengendalian gratifikasi merupakan bagian dari instrumen upaya pencegahan korupsi secara dini yang disiapkan KPK.

“Terkait pengendalian gratifikasi tersebut, Pemko Pariaman telah menetapkan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2016 tentang pedoman pengendalian gratifikasi di lingkungan Pemko Pariaman. Juga telah dibentuk unit pengendali gratifikasi yang sekretariatnya berada di Inspektorat Kota Pariaman”, ungkapnya.

Sadrianto juga menerangkan bahwa pengendalian gratifikasi diperlukan. Karena, budaya pamrih dan memberi yang berkembang di masyarakat lebih mendekatkan kepada perbuatan korupsi. Sehingga dapat menghambat upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

Baca Juga  284 Warga Kota Pariaman Ikuti Sosialisasi Program Kartu Prakerja dan Indonesia Skill Week

“Kami Pemko Pariaman telah berusaha melakukan pengendalian gratifikasi dengan berbagai inovasi yang memungkinan pelayanan publik. Sehingga menjadi cepat tanpa biaya tambahan selain yang telah ditetapkan” sebut Sadrianto.

Oleh karena itu, tegas dia, semoga dengan kehadiran Tim dari KPK dapat memberikan pencerahan bagi ASN di Kota Pariaman dalam memperbaiki dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, tanpa memberi beban tambahan bagi yang mengurus layanan.

“Juga ada peran kita sebagai aparatur negara untuk dapat melaksanakan tugas-tugas pemerintahan secara akuntabel dan bertanggung jawab”, ujar Sadrianto mengakhiri. (ssc).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *