Seoul – Pemerintah Korea Selatan (Korsel) segera mengambil langkah darurat setelah kebijakan tarif pajak yang diumumkan oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, yang berpotensi memengaruhi sektor industri, terutama otomotif. Korsel menyadari bahwa industri otomotif mereka akan menjadi salah satu yang paling terdampak oleh keputusan ini.
Langkah Cepat untuk Mengurangi Dampak Tarif Pajak
Baru-baru ini, Trump mengumumkan kebijakan untuk menaikkan tarif pajak impor hingga 25 persen untuk mobil dan truk yang masuk ke AS. Kebijakan ini menimbulkan protes global karena diperkirakan dapat merusak ekonomi berbagai negara.
Menanggapi kebijakan tersebut, pemerintah Korsel mengungkapkan bahwa mereka akan mengambil langkah-langkah darurat untuk mendukung industri otomotif, yang saat ini sedang mengalami lonjakan ekspor ke pasar AS.
Tarif baru ini berpotensi merugikan produsen mobil Korsel, yang kini menghadapi tantangan besar mengingat minimnya proporsi produksi kendaraan lokal mereka di AS. Dalam sebuah pernyataan, pemerintah Korsel mengungkapkan, “Industri otomotif kami akan terkena dampak yang signifikan, namun kami masih sulit untuk memperkirakan besarnya kerugian yang akan dihadapi.”
Dukungan Ekstra untuk Industri Otomotif
Untuk mengurangi dampak yang lebih besar, pemerintah Korsel merencanakan peningkatan dana dukungan pembiayaan kebijakan industri otomotif, yang akan mencapai 15 triliun won (sekitar $10,18 miliar) pada tahun 2025, meningkat dari rencana sebelumnya yang hanya sebesar 13 triliun won.
Selain itu, Korsel juga mengumumkan pengurangan pajak pembelian kendaraan dari 5 persen menjadi 3,5 persen yang berlaku hingga Juni 2025. Subsidi untuk kendaraan listrik juga akan dinaikkan, yakni antara 30 persen hingga 80 persen, lebih tinggi dibandingkan dengan sebelumnya yang hanya berkisar antara 20 persen hingga 40 persen.
Pemerintah Korsel juga akan mendorong produsen mobil untuk memperluas pasar ekspor mereka, terutama ke negara-negara yang sedang berkembang di kawasan Global Selatan, mencakup Afrika, Amerika Latin, dan beberapa negara di Asia.
“Kami akan memastikan bahwa Korea Selatan tidak diperlakukan lebih buruk dibandingkan negara sekutu lainnya, dengan terus melakukan negosiasi dan memperkuat kerja sama bilateral,” ujar pemerintah Korsel dalam sebuah pernyataan.(BY)
