Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka berkomitmen untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas harga barang dan jasa di Indonesia.
Presiden Prabowo kerap menekankan pentingnya langkah-langkah untuk terus mengendalikan inflasi secara efektif.
“Presiden Prabowo menekankan bahwa pengendalian inflasi dan stabilitas harga barang dan jasa sangat krusial agar tidak membebani masyarakat,” ujar Tito saat memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah 2024 di Gedung Sasana Bhakti Praja (SBP), Kantor Pusat Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (28/10/2024).
Lebih lanjut, Tito menyampaikan bahwa Presiden Prabowo juga memiliki perhatian besar terhadap upaya mengatasi kemiskinan, termasuk dalam penyediaan perumahan, pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), serta koperasi.
Pada jangka menengah, Presiden akan memprioritaskan program swasembada pangan dan energi. Untuk itu, Mendagri mengajak pemerintah daerah (Pemda) untuk turut mendukung keberhasilan program-program ini.
“Manfaatnya bukan hanya bagi pemerintah pusat, tetapi juga untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini juga akan memberi citra positif bagi kepala daerah,” kata Tito.
Dalam hal pengendalian inflasi, Tito menyebut bahwa Kemendagri telah rutin mengadakan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah sejak 2022. Saat itu, Presiden Joko Widodo menginstruksikan agar pengendalian inflasi diterapkan dengan metode yang serupa dengan penanganan Covid-19. Dengan pendekatan ini, data inflasi daerah dapat dipantau secara aktual.
Tito juga mengungkapkan bahwa inflasi saat ini relatif lebih terkendali. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per 6 Oktober 2024, inflasi year on year (yoy) untuk September 2024 berada di angka 1,84 persen. Tito menegaskan bahwa angka ini masih sesuai dengan target pemerintah pusat.
“Target inflasi berada di kisaran 2,5 persen +/- 1 persen, artinya berkisar antara 1,5 hingga 3,5 persen. Ini adalah strategi nasional yang kita upayakan bersama,” jelas Tito.
Menurutnya, target inflasi ini ditetapkan mengingat Indonesia adalah negara yang berperan sebagai konsumen dan produsen. Keseimbangan angka inflasi diperlukan untuk menjaga harga tetap stabil sehingga tidak memberatkan konsumen maupun produsen.
Jika inflasi terlalu tinggi, masyarakat yang kurang mampu akan mengalami tekanan. Sebaliknya, jika inflasi terlalu rendah, produsen akan kesulitan menutupi biaya operasional.
“Kita berhasil menurunkan inflasi dari angka yoy sebesar 5,95 persen pada September 2022 menjadi 1,84 persen saat ini,” ujarnya.(BY)
