Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana

Kemitraan Indonesia-Azerbaijan, Kunjungan ke Mal Pelayanan Publik Jakarta

Pejabat Azerbaijan kunjungi mal pelayanan publik Jakarta
Pejabat Azerbaijan kunjungi mal pelayanan publik Jakarta

Jakarta Pemerintah Azerbaijan melakukan kunjungan ke Mal Pelayanan Publik (MPP) Provinsi DKI Jakarta untuk melihat secara langsung sistem pelayanan publik yang dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) DKI Jakarta.

Ulvi Mehdiyev, Kepala Badan Pelayanan Publik dan Inovasi Sosial Republik Azerbaijan, mengungkapkan rasa terhormatnya atas undangan untuk mengunjungi MPP Provinsi DKI Jakarta.

“Saya senang bisa berada di mal pelayanan publik di Jakarta ini dan mengucapkan terima kasih atas undangan yang sangat baik ini. Saya merasa seperti berada di pusat layanan ASAN Xidmat di Baku ketika saya berada di mal layanan publik Jakarta ini,” ujar Ulvi Mehdiyev di MPP Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (2/7/2024).

Ulvi Mehdiyev juga menyatakan bahwa Indonesia dan Azerbaijan telah menjalin kemitraan yang telah berlangsung cukup lama, yang menghasilkan pendirian sebuah mal pelayanan publik di Jakarta yang terinspirasi oleh model ASAN di Azerbaijan.

“Kami telah memiliki kerja sama yang sukses dengan Indonesia selama bertahun-tahun. Mal Pelayanan Publik Jakarta adalah bukti dari kolaborasi ini dan didasarkan pada konsep ASAN. Kami senang bisa berbagi pengalaman Azerbaijan dalam menerapkan proses ini,” kata Ulvi Mehdiyev.

Setelah mengunjungi berbagai layanan di MPP DKI Jakarta, Ulvi Mehdiyev menegaskan bahwa mal ini efisien bagi masyarakat dan pengusaha.

“Mal Layanan Publik Jakarta beroperasi dengan prinsip satu atap satu pintu, menciptakan kondisi yang sangat menguntungkan bagi warga dan pengusaha yang datang. Dengan satu kunjungan saja, warga dapat mengakses layanan seperti KTP, paspor, investasi, dan pajak di satu tempat. Hal ini tidak hanya menghemat waktu tetapi juga mengurangi biaya bagi pemerintah,” ucapnya.

Dia juga menambahkan bahwa pendirian MPP ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menyediakan layanan publik yang transparan.

“Mal ini adalah bukti dari komitmen pemerintah Indonesia untuk transparansi dan akuntabilitas dalam pelayanan publik,” tambahnya.

Sementara itu, Benny Agus Chandra, Kepala DPMPTSP DKI Jakarta, menyatakan bahwa kunjungan ini akan memperkuat kolaborasi di masa depan dan menjadi kesempatan untuk saling belajar.

“Kunjungan ini menjadi peluang untuk saling belajar dan mengembangkan diri, untuk meningkatkan pelayanan publik di kedua negara. Tujuan utamanya adalah belajar dari Azerbaijan untuk meningkatkan kerjasama dan kolaborasi,” ujar Benny di MPP Provinsi DKI Jakarta, Kuningan, Jakarta Selatan, pada hari Selasa (2/7/2024).(BY)