Padang – Kementerian Agama (Kemenag) Republik Indonesia tetap optimistis bahwa efisiensi anggaran sebesar Rp11 triliun di Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tidak akan berdampak signifikan terhadap layanan pendidikan di Indonesia.
“Secara keseluruhan, efisiensi anggaran Kemenag mencapai Rp14,6 triliun, dengan Rp11 triliun berasal dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam,” kata Staf Khusus Menteri Agama, Farid F Saenong, dalam sebuah acara di Padang pada Minggu.
Sebagai pejabat yang menangani sektor pendidikan di Kemenag, Farid menegaskan bahwa pihaknya akan memastikan efisiensi anggaran ini tidak mengganggu proses pembelajaran di madrasah maupun perguruan tinggi.
“Kami berharap efisiensi ini dapat diterapkan dengan profesionalisme, sehingga program-program yang telah dirancang tetap berjalan dengan baik,” ujar Farid.
Farid juga mengakui bahwa kebijakan efisiensi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kemenag, terutama setelah Menteri Agama Nasaruddin Umar memperoleh tingkat kepuasan publik sebesar 92,8 persen—tertinggi di antara para menteri dalam Kabinet Merah Putih.
“Pak Menteri Agama berkomitmen untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat,” tambahnya.
Menteri Agama sendiri, dalam berbagai kesempatan, menegaskan bahwa kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan Kemenag memiliki karakteristik tersendiri. Namun, Farid tidak memberikan penjelasan lebih rinci mengenai hal tersebut.
“Yang jelas, Menteri Agama akan terus memperjuangkan kebijakan yang telah dirancang, mengingat struktur Kemenag yang bersifat vertikal dan memiliki perbedaan dengan kementerian lainnya,” jelasnya.
Sementara itu, Pakar Kebijakan Publik dari Universitas Andalas (Unand) Sumatera Barat, Aidinil Zetra, menekankan pentingnya penerapan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam APBN dan APBD agar anggaran digunakan secara tepat guna dan mendukung pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
“Efisiensi anggaran di bawah pemerintahan Presiden Prabowo harus benar-benar tepat sasaran agar kebijakan ini memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan yang merata,” katanya.(des*)
