Jakarta – Badan Anggaran (Banggar) DPR RI mengekspresikan kekhawatiran terkait kurangnya minat investasi di Ibu Kota Negara (IKN). Oleh karena itu, Banggar menekankan kepada pemerintah agar pembangunan IKN memerlukan pendanaan yang seimbang.
Pertimbangan ini muncul karena hingga tahun 2024, penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan IKN diestimasi mencapai Rp75,4 triliun atau 16,1% dari total anggaran.
Ketua Badan Anggaran DPR RI, Said Abdullah, menyatakan kekhawatirannya terhadap kurangnya minat investasi di IKN yang dapat memberikan beban pada APBN. Menurutnya, pembangunan IKN seharusnya melibatkan APBN, Perjanjian Kerja Badan Usaha (KPBU), dan investasi swasta.
“Ini menjadi kekhawatiran saya sejak lama, kurangnya minat pihak swasta dalam pembangunan IKN pada akhirnya menempatkan APBN sebagai sumber pendanaan utama. Meskipun IKN baru tiga tahun sejak diundangkan, rencana penggunaan anggaran dari APBN sudah mencapai 16,1%, padahal ini proyek jangka panjang. Sebaiknya pemerintah harus memiliki rencana aksi yang berjangka panjang, tahap setahap, dengan pendanaan yang seimbang antara APBN, KPBU, dan swasta,” ujarnya seperti dilansir MNC Portal Indonesia, Selasa (26/12/2023).
Menurut Said, pembangunan IKN, yang selain menjadi perintah undang-undang, juga bertujuan untuk membagi beban Jakarta yang kelebihan kapasitas sebagai ibukota negara dan pusat ekonomi. Jakarta, yang dinobatkan sebagai kota dengan tingkat polutan tertinggi di dunia, memerlukan pemindahan ibukota untuk mengurangi beban tersebut.
Said juga mengusulkan skema pemanfaatan Barang Milik Negara (BMN) sebagai opsi yang lebih realistis untuk melibatkan sektor swasta dalam pendanaan IKN, daripada meminta mereka menyumbang langsung. Meskipun demikian, ia menyadari bahwa potensi pasar yang belum jelas mungkin membuat sektor swasta ragu-ragu.
Sebagaimana diketahui, permasalahan pemindahan Ibukota Negara ke Nusantara (IKN) menjadi topik pembahasan dalam debat calon wakil presiden pada Jumat (22/12/2023). Calon Wakil Presiden nomor urut 02, Prof Dr Mahfud MD, menyatakan bahwa sejauh ini belum ada investor swasta yang terlibat konkret dalam pembiayaan pembangunan IKN.(BY)
