Solo – Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi), memilih untuk tidak memberikan tanggapan terkait isu pemblokiran anggaran pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, urusan tersebut kini sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintahan Prabowo-Gibran.
“Tanyakan langsung kepada Kepala Otorita IKN atau kepada Pemerintah,” ujar Jokowi saat ditemui di kediamannya di Sumber, Solo, Jawa Tengah, Jumat (7/2).
Jokowi menyebut bahwa dirinya masih menjalin komunikasi dengan Basuki Hadimuljono, yang saat ini menjabat sebagai Kepala Otorita IKN. Namun, ia menegaskan bahwa pembicaraan mereka hanya seputar hal-hal pribadi.
“Sesekali kami berkomunikasi, tapi hanya untuk bertukar kabar. Bukan soal pekerjaan. Misalnya, saya hanya menanyakan kabar Pak Basuki atau keluarganya,” kata Jokowi.
Ayah dari Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka itu juga menegaskan bahwa dirinya tidak pernah membahas pembangunan IKN dengan Basuki.
“Itu ranah pemerintah. Jangan dikait-kaitkan,” tegas Jokowi.
Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menambahkan bahwa Basuki tidak pernah melaporkan perkembangan pembangunan IKN kepadanya.
“Itu bukan urusan saya. Kalau ada laporan progres, itu langsung ke Presiden,” ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, mengungkapkan bahwa pembangunan IKN masih belum mengalami perkembangan karena anggarannya masih diblokir oleh Menteri Keuangan, Sri Mulyani.
Menurutnya, pemblokiran tersebut berkaitan dengan kebijakan efisiensi anggaran. Ia menjelaskan bahwa anggaran baru bisa digunakan setelah pagu indikatif hasil efisiensi mendapatkan persetujuan dari Komisi V DPR.
“Hingga kini, realisasi anggaran IKN tampaknya belum ada. Semua anggaran kita masih diblokir. Kalau anggarannya tidak ada, bagaimana bisa ada progres?” ujar Dody sambil bercanda di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/1).
Namun, pernyataan Dody dibantah oleh Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi. Ia menegaskan bahwa pemblokiran anggaran bukan berarti dana tersebut tidak tersedia, melainkan hanya belum dapat digunakan saat ini.
“Pemblokiran itu bukan berarti anggarannya tidak ada, melainkan masih menunggu untuk dibuka,” jelas Hasan di Kantor PCO, Jakarta, Jumat (7/2). (des*)
