Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bahwa pemerintah terus berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mempercepat penyelesaian masalah sertifikat tanah milik masyarakat. Targetnya adalah menyelesaikan semua permasalahan sertifikat tanah di seluruh Indonesia pada tahun 2024 mendatang.
Presiden Jokowi mengungkapkan harapannya, “Ini kita ingin mati-matian agar tahun depan itu bisa diselesaikan, tapi kalau kepleset mungkin masih 6 juta (sertifikat). Artinya tahun depannya lagi sudah semua lahan di Indonesia di negara kita sudah pegang sertifikat semuanya,” katanya seperti yang dikutip melalui siaran pers pada Kamis (28/12/2023).
Beliau menyoroti sejumlah konflik dan sengketa yang sering terjadi karena kurangnya sertifikat. Pada tahun 2015, hanya 46 juta lahan yang selesai bersertifikat dari total 126 juta lahan.
“Tapi masih ada 80 juta yang belum bersertifikat, baru 46 juta dari 126 juta yang seharusnya bersertifikat,” ungkapnya.
Presiden menegaskan bahwa sertifikat merupakan bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki, yang penting untuk menghindari konflik dan sengketa lahan.
“Artinya kalau ada sengketa, Bapak Ibu dibawa ke pengadilan, menang karena jelas punya alas hak hukum yang jelas yaitu yang namanya sertifikat hak milik,” ujar Presiden Jokowi.
Lebih lanjut, Presiden menilai bahwa penyelesaian sertifikat tanah dapat meredam permasalahan konflik lahan di daerah-daerah. Beliau menyatakan rasa syukurnya atas penyelesaian urusan sertifikat yang telah dilakukan saat ini.(des)
