Semarang, fajarharapan.id — PT Jasa Raharja terus mengambil langkah strategis untuk memperluas cakupan perlindungan bagi masyarakat sekaligus mendorong kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dalam audiensi bersama Gubernur Jawa Tengah, Komjen Pol. (Purn.) Ahmad Luthfi, Jasa Raharja menjajaki kerja sama yang lebih erat dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Minggu (20/4/2025) malam.
Pertemuan Jasa Raharja itu berlangsung di Semarang itu menjadi forum penting untuk membahas kolaborasi antarinstansi dalam memperkuat layanan publik. Direktur Utama PT Jasa Raharja, Rivan A. Purwantono, hadir langsung bersama sejumlah jajaran direksi dan kepala divisi. Turut hadir pula perwakilan dari Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan, Kepala Bapenda Jawa Tengah Nadi Santoso, dan Bupati Pati, Sudewo.
Dalam pertemuan tersebut, Jasa Raharja menyoroti keberhasilan Program Sengkuyung yang dijalankan oleh Pemprov Jateng dalam meningkatkan kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Program ini mengedepankan pendekatan jemput bola dan integrasi layanan untuk menjangkau masyarakat secara langsung.
“Program Sengkuyung membuat Jawa Tengah menjadi percontohan nasional. Tata kelolanya rapi, pelayanannya cepat, dan yang terpenting, masyarakat merasa terbantu,” ujar Rivan A. Purwantono. Ia juga menyampaikan bahwa program relaksasi pajak kendaraan di Jawa Tengah memberi dampak besar terhadap kesadaran masyarakat untuk patuh bayar pajak.
Tidak hanya soal pajak, pertemuan ini juga membahas pentingnya edukasi publik terkait mekanisme santunan kecelakaan lalu lintas. Rivan menekankan bahwa masih banyak masyarakat yang belum memahami proses klaim dan hak mereka atas perlindungan dari negara melalui Jasa Raharja. Karena itu, menurutnya, perlu ada peningkatan sosialisasi agar masyarakat tidak ragu untuk mengakses layanan ketika dibutuhkan.
Menanggapi hal itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menyambut baik ajakan kolaborasi ini. Ia menyatakan bahwa pelayanan Jasa Raharja selama ini sudah berjalan dengan baik, namun survei dan evaluasi di lapangan tetap diperlukan untuk memastikan efektivitas program bagi masyarakat.
“Saya dukung penuh upaya peningkatan pelayanan dan perluasan perlindungan. Kita ingin masyarakat merasa lebih tenang, tahu haknya, dan mendapat pelayanan yang cepat saat dibutuhkan,” kata Luthfi.
Ia juga menekankan pentingnya kehadiran negara dalam setiap aspek pelayanan publik, termasuk perlindungan korban kecelakaan. Menurutnya, kolaborasi seperti ini sangat relevan di tengah upaya pemerintah daerah untuk menghadirkan layanan yang responsif dan inklusif.
Selain itu, pertemuan ini juga membuka ruang dialog antara Pemprov Jateng dan BKF Kementerian Keuangan terkait formulasi perlindungan dasar yang lebih efektif. Pihak Kementerian Keuangan mendengarkan masukan dari daerah sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan nasional.
Dengan adanya audiensi ini, diharapkan akan terbangun sinergi yang lebih kuat antara Jasa Raharja, pemerintah daerah, dan instansi terkait dalam menciptakan ekosistem layanan publik yang lebih terintegrasi. Langkah ini sekaligus mempertegas komitmen Jasa Raharja dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
Ke depan, berbagai program kolaboratif yang diinisiasi dari Jawa Tengah ini diharapkan dapat menjadi model untuk diterapkan di wilayah lain di Indonesia, demi menciptakan sistem perlindungan sosial yang lebih merata dan berdaya guna.(*)
