Jakarta – Pemerintah Indonesia resmi mempererat hubungan bilateral dengan Türkiye melalui kerja sama di sektor komunikasi dan media. Penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) dilakukan antara Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Republik Indonesia dan Direktorat Komunikasi Republik Türkiye di Ankara pada Kamis, 10 April 2025.
Penandatanganan MoU ini menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar kedua negara, khususnya dalam bidang komunikasi strategis, hubungan masyarakat, diplomasi publik, serta pengelolaan krisis informasi di era digital.
Penandatanganan dokumen dilakukan oleh Kepala PCO Hasan Nasbi dan Direktur Komunikasi Türkiye Prof. Fahrettin Altun, disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Türkiye Recep Tayyip Erdoğan.
Menurut Hasan Nasbi, kerja sama ini merupakan wujud kedekatan strategis antara Indonesia dan Türkiye, serta respons terhadap tantangan global dalam komunikasi publik yang semakin kompleks dan dinamis.
“Ini bukan sekadar seremoni, melainkan langkah konkret untuk memperkuat kolaborasi dua negara melalui program pelatihan, pertukaran teknologi media, serta pengembangan kapasitas komunikasi yang profesional dan adaptif,” jelas Hasan dalam pernyataannya pada Jumat (11/4/2025).
Ia menambahkan bahwa staf dari kedua institusi akan melakukan kunjungan kerja secara bergantian guna bertukar pengalaman dan strategi terbaik dalam mengelola komunikasi pemerintahan. Kesepakatan ini menjadi peluang besar bagi PCO, yang baru berdiri di akhir 2024, untuk membangun fondasi yang kuat dalam membentuk narasi nasional yang positif dan kredibel di panggung internasional.
“Kami ingin memperluas jangkauan komunikasi pemerintah, sekaligus memperkuat pesan positif Indonesia dan Türkiye sebagai mitra global yang memiliki visi dan nilai bersama,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur Komunikasi Kepresidenan Türkiye, Prof. Fahrettin Altun, turut menyambut baik kolaborasi ini. Ia menilai MoU tersebut sebagai penguatan hubungan yang selama ini telah terjalin melalui berbagai interaksi informal, khususnya di sektor media dan diplomasi komunikasi.
Nota kesepahaman ini akan berlaku selama tiga tahun, dan dapat diperpanjang untuk dua tahun berikutnya. Dalam implementasinya, pertukaran informasi dan kerja sama akan dijalankan dengan prinsip saling menghormati kedaulatan masing-masing negara. Aspek perlindungan data dan kerahasiaan juga menjadi perhatian utama dalam perjanjian ini.
Hasan menegaskan bahwa kesepakatan ini membuka jalan bagi Indonesia untuk memperluas jejaring komunikasi strategis di tingkat global. “MoU ini menjadi tonggak penting bagi diplomasi komunikasi Indonesia, sekaligus pengakuan bahwa kerja sama lintas negara dalam bidang komunikasi adalah kunci dalam menghadapi era digital yang terus berubah,” pungkasnya.(BY)
