Breaking News
Tiga Prioritas Rehab-Rekon Sumbar: Huntap, Infrastruktur, dan Pemulihan Fasilitas Publik Pemprov Sumbar Siapkan Pergub/Perda Rehab-Rekon Pasca Bencana, Validasi Data Jadi Kunci Percepatan Pemulihan Sumbar PADANG — Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) tengah menyiapkan payung hukum untuk pelaksanaan tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi (Rehab-Rekon) pascabencana melalui Peraturan Gubernur (Pergub) atau Peraturan Daerah (Perda). Regulasi tersebut disiapkan untuk memastikan proses pemulihan berjalan terarah, cepat, dan berkeadilan. Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah menegaskan bahwa regulasi yang jelas harus dibarengi dengan data yang tervalidasi secara akurat agar pelaksanaan Rehab-Rekon dapat dipercepat dan tepat sasaran. Hal itu disampaikan Mahyeldi usai mendampingi Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat RI, Abdul Muhaimin Iskandar dalam kegiatan pembekalan mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Negeri Padang (UNP), di Padang, Rabu (17/12/2025). Menurut Mahyeldi, tahapan tanggap darurat penanganan bencana di Sumbar saat ini telah berjalan, mulai dari penyelamatan masyarakat, pencarian korban, hingga penyediaan hunian sementara. Dalam waktu dekat, pemerintah daerah akan memasuki fase pembangunan berkelanjutan melalui pelaksanaan Rehab-Rekon. “Tahapan tanggap darurat sudah berjalan. Selanjutnya, kita fokus pada pembangunan hunian tetap serta pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi,” ujar Mahyeldi. Ia menekankan, pelaksanaan Rehab-Rekon membutuhkan landasan hukum yang kuat agar seluruh proses dapat berjalan terarah dan terkoordinasi dengan baik. “Kita siapkan regulasinya lewat Pergub atau Perda. Validasi data harus benar-benar tepat, supaya pelaksanaannya bisa dipercepat,” katanya. Mahyeldi berharap, pada masa Rehab-Rekon nanti, penanganan dampak bencana yang terjadi pada 2024 lalu juga dapat diakomodasi secara menyeluruh. Hingga kini, kata dia, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu dituntaskan, seperti pembangunan sabo dam dan beberapa jembatan di Kabupaten Pesisir Selatan. “Itu kita upayakan masuk menjadi bagian dari agenda pemulihan,” ungkap Mahyeldi. Terkait rencana relokasi masyarakat terdampak bencana, Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemprov Sumbar masih menunggu usulan resmi dari pemerintah kabupaten dan kota. Ia juga mengaku telah menandatangani surat edaran agar para bupati dan wali kota segera mengusulkan kawasan relokasi yang aman dan layak huni. “Jika daerah terbatas dalam pembebasan lahan, kita bisa menggunakan skema yang diusulkan Menteri Sekretaris Negara, yakni memanfaatkan tanah negara atau lahan BUMN. Pemerintah Kabupaten/Kota kita minta segera mengajukan usulan, skema mana yang akan dipakai,” ujarnya. Menyinggung soal anggaran Rehab-Rekon, Mahyeldi mengakui kemampuan keuangan daerah sangat terbatas sehingga membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Ia menyebutkan, nilai kerusakan akibat bencana di Sumbar masih dalam proses perhitungan, sementara total kebutuhan anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi diperkirakan lebih dari Rp15 triliun. “Kemampuan APBD kita sangat terbatas. Alhamdulillah, pemerintah pusat telah mengeluarkan kebijakan untuk tidak memotong Transfer ke Daerah (TKD) bagi daerah terdampak bencana. Selain itu, juga telah disiapkan anggaran khusus untuk rehabilitasi dan rekonstruksi,” terang Mahyeldi. Mahyeldi menegaskan, komitmen pemerintah pusat menjadi kunci utama dalam mempercepat pemulihan daerah-daerah terdampak bencana di Sumbar. (adpsb/cen) Mendagri Tito Karnavian Serahkan Bantuan untuk Warga Terdampak Bencana di Sumbar Santiago Montiel Raih FIFA Puskas Award 2025 Lewat Gol Akrobatik Gubernur Mahyeldi Dampingi Menko Muhaimin Iskandar, Lepas Ribuan Mahasiswa UNP KKN ke Wilayah Terdampak Bencana

Hyundai Motors Indonesia Prioritaskan Kualitas dengan Baterai Nikel untuk Mobil Listrik

Hyundai lebih pilih pakai baterai nikel, ini alasannya.
Hyundai lebih pilih pakai baterai nikel, ini alasannya.

Jakarta PT Hyundai Motors Indonesia (HMID) menjadi salah satu produsen yang menawarkan mobil listrik di Indonesia. Hyundai menggunakan baterai lithium-ion dengan bahan baku nikel untuk mobil listrik mereka.

Baterai LFP (Lithium Iron Phosphate) telah menjadi topik hangat setelah dibahas dalam debat cawapres. Baterai yang menggunakan material besi tersebut dianggap lebih hemat dalam proses produksinya.

Presiden Direktur PT HMID, Woojune Cha, menegaskan bahwa Hyundai secara global akan tetap menggunakan baterai jenis nikel. Ia mengatakan bahwa baterai NCM (Nickel Manganese Cobalt) memiliki kualitas yang lebih baik.

“Terkait dengan baterai, sebagai bagian dari Hyundai Motor Company, kami tetap memprioritaskan penggunaan baterai NMC karena kualitasnya yang lebih baik, serta jarak tempuh yang lebih optimal. Terutama ketika mempertimbangkan penggunaannya di masa mendatang,” ujar Cha di Jakarta Pusat, pada Selasa (6/2/2024).

Baterai jenis nikel terkenal dengan kemampuannya dalam menyimpan daya listrik yang lebih tahan lama serta tingkat kepadatan daya listrik yang tinggi. Cha menjelaskan bahwa baterai NMC masih dapat didaur ulang setelah tidak lagi digunakan pada mobil listrik.

“Jadi, untuk masa depan, atau untuk pasar Indonesia, baterai NMC adalah fokus utama kami. Meskipun baterai LFP lebih mudah dalam pengembangan dan produksinya. Meski begitu, kami masih dapat memanfaatkan seluruh materialnya, serta dapat dengan mudah didaur ulang,” tambahnya.

Di Indonesia, baterai LFP telah digunakan pada beberapa mobil listrik asal China, seperti Wuling Air EV, Wuling BinguoEV, Neta V, dan seluruh produk BYD, seperti Dolphine, Atto 3, serta Seal yang dikenal dengan Blade Battery.

Sementara itu, Chief Operating Officer PT HMID, Fransiscus Soerjopranoto, menyampaikan pendapat yang sejalan mengenai baterai LFP. Menurutnya, setelah digunakan, material di dalam baterai tersebut tidak dapat didaur ulang dan dapat menyebabkan limbah.

Oleh karena itu, Hyundai memilih untuk tetap menggunakan baterai dengan bahan baku nikel yang masih dapat didaur ulang setelah tidak digunakan. Menurutnya, hal ini akan memberikan dampak positif bagi lingkungan di masa depan di Indonesia.

“Jadi, untuk masa depan, pasar Indonesia, atau masyarakat itu sendiri, baterai NCM adalah pilihan utama. Itu adalah arah yang harus kita tempuh. Walaupun secara sementara, baterai LFP lebih unggul dan mudah untuk dikembangkan,” ungkap Frans.(BY)